SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG–Kasus kebakaran di Kabupaten Pandeglang tergolong tinggi. Selama tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK), mencatat mencapai 30 kasus.
Bahkan, total kerugian akibat kebakaran itu mencapai Rp1,5 Miliar. Namun jika dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2021 lalu, lebih sedikit. Karena, jumlahnya sebanyak 49 kejadian dengan kerugian lebih dari Rp2 Miliar.
Selama ini, BPBDPK Pandeglang menyatakan, masih kesulitan menangani kebakaran. Apalagi, kejadiannya di wilayah Pandeglang Selatan. Hal itu diakibatkan, masih minim atau belum maksimalnya kepemilikan armada Pemadam Kebakaran (Damkar) di BPBDPK setempat.
Kepala Bidang (Kabid) Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBDPK Kabupaten Pandeglang, Endan Permana mengungkapkan, jumlah kasus kebakaran di Pandeglang tahun 2022 berkurang, dibandingkan dengan kejadian di tahun 2021 lalu.
“Kalau sekarang, 30 kasus dengan kerugian materi sampai Rp1,5 Miliar,” kata Endan, Rabu, (18/1/2023).
Katanya, mayoritas kejadian kebakaran tersebut dipicu akibat korsleting listrik, dan menimpa rumah warga yang bangunannya semi permanen (berbahan kayu atau rumbia). Selain itu, peristiwa kebakaran juga mayoritas terjadi di wilayah Selatan Pandeglang.
Baca Juga: Puing Longsoran Dibersihkan, Pemkab Fokus KBM Siswa SDN 3 Pandeglang
“Kebanyakan akibat korsleting listrik. Tetapi memang ada juga karena lilin, obat nyamuk, sisa pembakaran sampah dan lainnya,” ungkapnya.
Tak dipungkiri, selama ini kerap merasa kesulitan apabila terjadi kebakaran, khususnya di wilayah Selatan Pandeglang. Hal itu, karena keterbatasan armada Damkar dan pos pemadam, karena Pandeglang merupakan wilayah yang luas.
“Harusnya ada enam pos Damkar dan enam armada Damkar. Sekarang, kita cuma punya satu pos dan dua armada Damkar,” keluhnya.
DItambahkannya, setiap tahun instansinya kerap menyampaikan permohonan penambahan armada Damkar. Namun, hal itu belum pernah mendapat respons dari pimpinan.
“Usulan selalu kita sampaikan, setiap tahun. Karena memang untuk membeli armada Damkar butuh biaya yang cukup besar, makanya kurang direspons,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, pihaknya akan membantu menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar usulan penambahan armada Damkar dapat disetujui.
Baca Juga: Selama Tahun 2024, Kasus Kebakaran di Pandeglang Diklaim Berkurang
“Nanti akan kita bantu. Karena kalau untuk tahun 2023, sudah ada pengesahan APBD. Paling nanti tahun depan,” kilah Habibi.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan, penambahan armada dan pos Damkar terbilang penting, sebagai upaya mempercepat penanganan kebakaran di Pandeglang.
“Perlu di respons dan harus direalisasikan. Karena, Pandeglang ini rawan kebakaran. Jangan sampai, usulan yang disampaikan tidak ada realisasi sama sekali,” imbuhnya. (nipal)
