SATELITNEWS.COM, SERANG–PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), sedang menjajaki kerjasama dengan PT Bulog terkait dengan pengelolaan Cadang Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Banten. Salah satu poin penting dalam kerjasama itu, dalam bidang pemanfaatan gudang untuk penampungan beras.
Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kerjasama PT ABM, Yoga Pratama mengatakan, pihaknya sudah sangat siap menampung CPP yang setiap tahun dialokasikan oleh Pemprov Banten, dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di pasaran.
“Apalagi saat ini, kita sedang menjajaki kerjasama dengan Bulog, terkait dengan ketersediaan gudang penampungnya,” kata Yoga, Senin (6/2/2023).
Kata Yoga, pengelolaan CPP sejatinya dikelola oleh BUMD sebagai kepanjangtanganan dari Pemerintah Daerah. Terlebih, PT ABM difokuskan untuk mengelola sektor pertanian.
“Segala infrastruktur dalam kaitannya untuk mendukung program kerja, sudah kita siapkan. Termasuk untuk menampung CPP,” ujarnya.
Sementara, Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (PKP) Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Provinsi Banten, Dendi Hamadani mengungkapkan, selama ini yang mempunyai gudang refresentatif untuk menampung CPP Provinsi Banten hanya Bulog. Dimana dalam pengelolaannya, juga sudah terbilang canggih.
Baca Juga: DPRD Banten Dukung Kebijakan PJJ, Yeremia: Pelajaran Harus Tetap Berbobot
“Kalau memang ABM siap, silahkan saja. Masalahnya, punya tidak gudang penyimpanannya?. Apalagi beras itu kan harus terus berputar, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Kalau dibiarkan, tidak berputar selama tiga bulan, pasti akan hancur,” ungkap Dendi.
Dendi menambahkan, untuk membangun gudang yang dapat menampung 1.348 ton itu, setidaknya membutuhkan biaya paling sedikit Rp3 Miliar. Belum lagi dengan SDM dan infrastruktur lainnya, yang juga harus dipenuhi.
“Pertanyaannya, bisa nggak ABM mempunyai gudang itu?,” pungkasnya.
Dendi melanjutkan, pihaknya pada tahun ini menyediakan CPP sebanyak 1.348 ton. Jumlah itu, dipastikan mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun. Karena, sudah berdasarkan perhitungan yang matang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2015 tentang, Ketahanan Pangan dan Gizi.
Di dalam PP itu, jumlah CPP ditentukan berdasarkan perhitungan dari jumlah penduduk dikali 0,5, dikali kebutuhan per kapita per tahun. Kemudian dibagi 1.000. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah kebutuhan beras per kapita di Banten sebanyak 101,4 per kilogram per tahun.
“Dari perhitungan itu, ketemu jumlah besaran CPP yang dibutuhkan sebanyak 1.348 ton per tahun,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Siagakan Layanan Faskes Di Seluruh Tingkatan
Kemudian, mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor I25 Tahun 2022 tentang Pemelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, CPP disalurkan untuk menjaga stabilisasi harga pangan, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, pemberian bantuan pangan, kerjasama internasional, pemberian bantuan pangan luar negeri, dan atau keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.
“Termasuk di dalamnya untuk menangani kemiskinan ektrim yang menjadi fokus pemerintah saat ini,” ungkapnya.
Kaitannya dengan menjaga stabilitas harga pangan, CPP bisa disalurkan melalui Operasi Pasar (OP) dengan perhitungan harga yang diberlakukan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. Termasuk ketika terjadi inflasi, Pemprov bisa melakukan intervensi.
“Kita punya Satgas khusus yang mempunyai fungsi untuk menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan stabilitas harganya,” ucapnya.
Penyaluran CPP itu, lanjutnya, dilakukan oleh Bulog. Sehingga, Ketika terjadi hal-hal yang dibutuhkan intervensi pemerintah, kita melakukan koordinasi dengan Bulog untuk melakukan berbagai Langkah di atas.
“Jadi stoknya aman untuk tahun ini,” pungkasnya. (mg2)
