SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 10 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (08/02/2023).
Tiga dari 10 penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yaitu Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu, yang secara berurutan berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu III dalam perkara ini.
Teradu IV dan Teradu V adalah Sekretaris KPU Provinsi Sulut Lucky Firnando Majanto dan Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi Sulut Carles Y. Worotitjan.
Tiga teradu lainnya adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuaya, dan Iklam Patonaung, yang masing-masing berstatus sebagai Teradu VI sampai VIII.
Selain itu, juga terdapat teradu lain yang berasal dari KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Jelly Kantu. Sedangkan Teradu terakhir adalah Anggota KPU RI Idham Holik.
Kesepuluh nama tersebut diadukan oleh Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Jeck Stephen Seba yang memberikan kuasa kepada Alghiffari Aqsa, Fadli Ramadhanil, Ibnu Syamsu Hidayat, Imanuel Gulo, Airlangga Julio, Yokie Rahmad Isjchwansyah, Hilma Gita, dan Ikhsan L. Wibisono.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DKPP Hedy Lugito, tim kuasa Pengadu mengungkapkan dugaan pelanggaran KEPP, yang dilakukan oleh para Teradu.
Teradu I sampai Teradu III yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulut, diduga telah melakukan intimidasi dan tekanan kepada seluruh Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Sulut, terkait proses verifikasi faktual partai politik.
Dalil Aduan
Salah satu tim kuasa Pengadu, Airlangga Julio menyebut Teradu I Meidy Yafeth Tinangon dan Teradu II Salman Saelangi telah mengintimidasi seluruh Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Sulut, dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Pleno Rekapitulasi Provinsi Sulawesi Utara pada 10 Desember 2022.
“Intimidasi ini terkait persoalan verifikasi partai politik peserta pemilu,” kata Airlangga dalam sidang. Menurutnya, intimidasi yang dilakukan Teradu III Lanny Anggriany Ointu sedikit berbeda, karena disampaikan dalam grup aplikasi percakapan Whatsapp “Teknis All KPU Sulawesi Utara”.
Dia bilang, intimidasi ini disampaikan pada saat Ketua KPU Kabupaten Kepualauan Sangihe Elysee Philby Sinadia (Teradu VI) melaporkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual hasil perbaikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dalam rekapan itu, salah satu partai politik di kabupaten tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena tidak mencapai jumlah minimal keanggotaan 137 orang untuk partai politik. “Teradu III menyampaikan kalimat ‘akan ada sanksi alam’ di grup Whatsapp tersebut,” ungkap Airlangga.
Selanjutnya, Airlangga menyebut Teradu IV Lucky Firnandy Majanto dan Teradu V Carles Y. Worotitjan telah memerintahkan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jelly Kantu (Teradu IX) untuk mengubah data hasil verifikasi partai politik pada 9 November 2022.
Airlangga mengatakan, perintah ini bertentangan dengan norma hukum. “Ada rekaman yang dibuat oleh Kasubag Teknis KPU Kepulauan Sangihe, bahwa ada perintah dari Teradu IV dan Teradu V untuk meloloskan salah satu partai politik. Sehingga, tidak perlu lagi menjalani tahapan verifikasi faktual perbaikan,” ungkapnya.
Tim kuasa Pengadu lainnya, Alghiffari Aqsa menduga Teradu VI Elysee Philby Sinadia, Teradu VII Tomy Mamuaya, Teradu VIII Iklam Patonaung dan Teradu IX Jelly Kantu telah mengubah dan mencetak Berita Acara Hasil Verifikasi Keanggotaan dan Kepengurusan salah satu partai politik di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 24 November 2022.
Teradu tersebut mengubah hasil verifikasi faktual untuk empat partai politik, yaitu Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Kebangkitan Nusantara. “Yang dari awalnya partai tersebut tidak memenuhi syarat, menjadi memenuhi syarat,” jelas Alghiffari.
Teradu X Idham Holik diduga memberikan ancaman secara terbuka kepada seluruh Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, saat berpidato dalam kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU se-Indonesia di Jakarta, 2 Desember 2022.
Salah satu tim kuasa Pengadu Ibnu Syamsu Hidayat menjelaskan, ucapan yang dimaksud Teradu X terkait dengan perintah KPU secara berjenjang. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota terkait pelaksanaan verifikasi faktual yang sedang dijalankan oleh KPU. “Siapa yang tidak tegak lurus arahan, akan dimasukkan ke rumah sakit,” ucap Ibnu menirukan pidato Idham.
Sementara, anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Jeck Stephen Seba mengaku tertekan, saat mendengar ucapan Idham Holik dalam kegiatan Konsolnas KPU se-Indonesia.
Kepada majelis, Jeck mengaku telah mendengar rumor bahwa ada arahan dari KPU RI, untuk meloloskan partai tertentu. Dia sendiri mengaku enggan menjalankan hal tersebut, andaikan rumor tersebut benar adanya.
Sehingga, ketika mendengar pidato Idham, Jeck menafsirkan pernyataan tersebut sesuai rumor yang dia dengar sebelumnya. Sesuai arahan untuk melakukan rekayasa dalam verifikasi faktual partai politik.
“Karena dari kurang lebih 150 perwakilan anggota KPU Sulawesi Utara, sudah tahu siapa saja yang tidak mengikuti arahan (pimpinan KPU RI, Red.). Sehingga, pada waktu itu saya merasa tidak enak, terancam, terintimidasi,” beber Jeck.
Sidang yang berjalan selama 5 jam 55 menit ini dipimpin oleh Heddy Lugito sebagai Ketua Majelis. Sedangkan Anggota Majelis terdiri dari J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, dan Puadi.
Ketua Majelis memutuskan, sidang ini akan dilanjutkan pada 14 Februari 2023. Jawaban Teradu Teradu X Idham Holik membantah dalil yang ditujukan kepada dirinya. Kepada majelis, Idham menegaskan, pidato yang disampaikan bukanlah sebuah ancaman. Melainkan bentuk pembinaan untuk menegakkan disiplin dan ketaatan terhadap aturan. Menurut Idham, sebagai lembaga yang memiliki jajaran sampai tingkat kabupaten/kota, KPU memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada jajarannya.
“Tidak ada konteks ancaman sekali. Karena ketika saya menutup pidato, disambut tepuk tangan dan tawa semua peserta. Dari 6.300 peserta (Konsolnas KPU se-Indonesia, red.), hanya Pengadu yang salah memaknai apa yang saya sampaikan,” terang Idham.
Bantahan juga dilontarkan oleh Teradu I Meidy Yafeth Tinangon. Meidy memastikan tidak mengintimidasi jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Sulut dalam kegiatan Rapat Koordinasi, dan Pleno Rekapitulasi Provinsi Sulawesi Utara yang diadakan pada 10 Desember 2022. Karena tidak berada dalam kegiatan tersebut.
Meidy memaparkan, kegiatan yang dimaksud Pengadu hanya dihadiri Koordinator Divisi Teknis KPU Provinsi Sulut dan seluruh Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten/Kota se-Sulut saja.
“Tanggal 10 Desember 2022 adalah acara penutupan rapat koordinasi. Teradu I tidak mengikuti acara tersebut karena sedang mengikuti agenda lainnya,” katanya. Kepada majelis, Meidy juga menegaskan bahwa dua koleganya, Salman Saelangi (Teradu II) dan Lanny Anggriany Ointu (Teradu III), juga tidak mengintimidasi peserta Rapat Koordinasi dan Pleno Rekapitulasi Provinsi Sulawesi Utara.
“Penyampaian Teradu II dan Teradu III saat penutupan kegiatan tersebut hanyalah berupa arahan, evaluasi, dan apresiasi,” ungkap Meidy. Hal senada disampaikan Lanny Anggriany Ointu, terkait dugaan intimidasi yang disampaikan melalui WhatsApp Group (WAG).
Lanny mengatakan, substansi pesan yang disampaikannya dalam WAG, sangat terkait etika dalam kelembagaan. “Ini untuk menegaskan, hubungan beretika harus dibangun di jajaran komisioner dengan sekretariat,” ucapnya.
Bantahan juga disampaikan oleh para Teradu lainnya. Teradu IV Lucky Firnando Majanto menegaskan, dia dan Carles Y. Worotitjan (Teradu V) tidak pernah memberi perintah kepada Jelly Kantu (Teradu IX), untuk memanipulasi data hasil verifikasi faktual.
Teradu VI Elysee Philby Sinadia, Teradu VII Tomy Mamuaya, dan Teradu VIII Iklam Patonaung juga membantah telah mengubah Berita Acara, yang berisi data hasil verifikasi faktual partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Sementara Teradu IX Jelly Kantu mengaku telah mengubah data hasil verifikasi faktual untuk beberapa partai politik, yaitu Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Garuda. “Tidak ada perubahan data hasil verifikasi faktual perbaikan untuk Partai Buruh,” ucap Jelly.
Terkait hal tersebut, Jelly mengungkap adanya hasil verifikasi faktual dengan metode video recorded dan video call dari Partai Garuda, Partai Gelora, dan PKN yang tidak terinput dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). “Karena itu, data yang tidak terinput harus diakomodir karena dapat mengakibatkan hak-hak konstitusi partai politik terabaikan,” tuturnya. (rm)
