SATELITNEWS.COM, SERANG–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang, turut mengutuk keras peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Desa Tenjoayu, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, beberapa hari lalu.
Karena telah merusak masa depan para santriwati, khususnya yang menjadi korban pencabulan dan mempermalukan citra baik Pondok Pesantren.
Ketua MUI Kabupaten Serang, TB. A. Khudori Yusuf mengatakan, tindakan pelaku pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes tersebut, bukan saja telah menodai ketulusan lembaga pendidikan dalam membina moral anak didiknya. Tetapi, juga telah mengorbankan masa depan sejumlah anak yang menjadi anak asuhannya.
“Sangat menyayangkan, atas apa yang dilakukan oknum pimpina Ponpes itu. Seharusnya dia itu menjaga amanah yang di bebankan Allah SWT yaitu, amanah atau wasiat Taqwa, selain dari amanah orang tua santri untuk dijaga dan diberi pendidikan agama,” kata Khudori, Rabu (22/2/2023).
Khudori Yusuf juga mendesak kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Serang, segera mencabut izin operasional Ponpes tersebut. Lantaran, telah merusak masa depan para santriwati yang menjadi korban pencabulan, dan mempermalukan citra baik pondok pesantren.
“Karena jika benar dugaan pencabulan itu, maka ini dosanya melebihi zina, zina saja yang dilakukan suka sama suka bagian dosa besar dan sangat keji sebagaimana firman Allah (Qs. Al Israa : 32),” kata Kiyai Khudori Yusuf, yang juga sebagai Rois Syuriah PCNU Kabupaten Serang.
BeritaTerbaru
Atas terjadinya peristiwa ini, kiyai yang akrab disapa Abah Khudori ini, mengajak kepada semua pihak untuk menjaga ketulusan, serta kemurnian lembaga pendidikan. Agar tidak terjadi peristiwa serupa kedepannya
“Selaku bagian dari warga masyarakat, kita perlu ikut terlibat menyelamatkan masa depan anak-anak yang telah menjadi korban perbuatan bejat itu, stop menyebarluaskan berita buruk ini, dan bahkan kita tutup aib perbuatan buruk ini karena kasihan kepada anak yang telah menjadi korban.” pungkasnya.
MUI juga menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga hukum, untuk menangani dan bahkan untuk memberikan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (sidik)
