SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Beniyanto Tamoreka mendukung kebijakan pemerintah memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk melalui penyesuaian sebagian pasokan ekspor gas ke Singapura.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi industri dan mempercepat hilirisasi. Dukungan itu disampaikan Beniyanto menyusul langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik.
“Sudah saatnya sumber daya energi yang kita miliki memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Ketika kebutuhan gas untuk pembangkit listrik dan industri dalam negeri meningkat, pemerintah harus memastikan kepentingan nasional menjadi prioritas utama,” ujar Beniyanto di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah tersebut menilai kebijakan pengurangan ekspor gas sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD), atau sekitar 8 persen dari total pasokan gas pipa Indonesia ke Singapura, dapat dipahami sebagai upaya menjaga ketersediaan energi domestik.
Terlebih, pemerintah telah menegaskan bahwa penyesuaian tersebut tetap dilakukan dalam batas ketentuan kontrak yang berlaku.
“Indonesia tentu harus menghormati setiap perjanjian kerja sama internasional. Namun, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan energi nasional terpenuhi. Selama dilakukan sesuai ketentuan kontrak, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan ekonomi dalam negeri,” tegasnya.
Baca Juga: Legislator Fraksi PDIP Dorong Investasi Lebih Berdampak pada Lapangan Kerja
Beniyanto menekankan, ketersediaan gas bumi dengan pasokan yang andal dan harga kompetitif merupakan faktor penting bagi keberlanjutan industri pengolahan dan hilirisasi sumber daya alam.
Penguatan pasokan energi domestik juga dinilai dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha, meningkatkan daya saing industri, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memperbesar nilai tambah ekonomi nasional. Diingatkannya, pengembangan hilirisasi membutuhkan dukungan energi yang memadai dan berkelanjutan.
“Jangan sampai kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi industri pengolahannya justru menghadapi keterbatasan energi. Karena itu, kebijakan ini harus diikuti dengan penguatan infrastruktur dan distribusi gas agar manfaatnya benar-benar dirasakan sektor industri,” katanya.
Lebih lanjut, Beniyanto mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilainya konsisten mendorong penguatan kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Ia menegaskan, Komisi XII DPR RI akan terus mendukung sekaligus mengawasi kebijakan energi agar sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan agenda Asta Cita.
“Kita ingin kekayaan energi Indonesia tidak hanya menghasilkan penerimaan dari ekspor, tetapi juga menjadi penggerak industrialisasi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Itulah esensi kedaulatan energi yang harus terus kita perjuangkan,” pungkasnya. (rm)
