SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 terjadi pada 23 Desember, sedangkan arus balik diperkirakan memuncak pada 3 Januari 2027. Untuk mengantisipasi lonjakan perjalanan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari kebijakan kerja fleksibel (work from anywhere/WFA) dan mudik gratis hingga diskon tiket transportasi.
Prediksi awal tersebut mengacu pada data historis sejumlah badan usaha jalan tol (BUJT), sebelum hasil survei resmi dirilis.
“Berdasarkan data histori dari teman-teman dari BUJT, diprediksi puncak arus ini akan terjadi pada tanggal 23 Desember. Kemudian, arus balik tanggal 3 Januari,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam konferensi pers Persiapan Masa Angkutan Nataru 2026/2027 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Aan merinci, puncak pergerakan penumpang menjelang Natal diprediksi terjadi pada 23–24 Desember 2026, sedangkan pergerakan setelah Natal diperkirakan memuncak pada 27–28 Desember 2026. Menjelang Tahun Baru 2027, puncak pergerakan diprediksi berlangsung pada 30–31 Desember 2026, sementara pergerakan setelah Tahun Baru diperkirakan memuncak pada 3–4 Januari 2027.
Kemenhub juga menjadikan evaluasi angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 sebagai dasar perbaikan pelayanan. Pada periode sebelumnya, 87,9 persen masyarakat menyatakan puas terhadap penyelenggaraan angkutan.
Meski tingkat kepuasan masyarakat tergolong tinggi, Kemenhub tetap menyiapkan langkah untuk menghadapi peningkatan mobilitas pada akhir tahun ini. Salah satunya ialah mengusulkan kebijakan WFA pada 21–22 Desember 2026 dan 4 Januari 2027.
Baca Juga: WFH Setiap Jumat, Ketua DPRD Lebak: Ini Bukan Hari Libur
“Usulannya tanggal 21-22 di awalnya, kemudian tanggal 4 di akhir,” ujar Aan.
Jadwal tersebut diharapkan dapat membantu mendistribusikan perjalanan masyarakat agar kepadatan tidak terpusat di sekitar puncak arus mudik dan arus balik. Usulan itu akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Selain WFA, Kemenhub bersama instansi terkait akan menyusun surat keputusan bersama (SKB) untuk mengatur lalu lintas selama libur akhir tahun. Pengaturan tersebut mencakup pembatasan kendaraan tertentu dan rekayasa lalu lintas sesuai kondisi di lapangan.
Pembatasan angkutan barang direncanakan berlaku pada periode H-7 hingga H+7 Natal 2026. Kendaraan yang dibatasi meliputi angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih, kereta tempelan atau gandengan, serta kendaraan pengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan. Ketentuan tersebut akan berlaku di ruas jalan tol maupun non-tol, seperti pada tahun sebelumnya.
Namun, kali ini Kemenhub tidak akan menerapkan window time, yakni periode tertentu ketika truk yang terkena pembatasan masih diperbolehkan melintas.
“Karena window time itu akhirnya menyulitkan para petugas di lapangan. Kami tidak memperlakukan window time,” kata Aan.
Baca Juga: 147,5 Juta Orang Mudik Lebaran 2026
Pemerintah juga tidak menyiapkan jalur alternatif bagi angkutan yang terkena pembatasan. Pengecualian diberikan kepada kendaraan pengangkut kebutuhan tertentu, seperti sembako, bahan bakar minyak (BBM), gas, dan ternak, dengan syarat tidak melanggar ketentuan over dimension over load (ODOL).
“Tetapi yang dikecualikan itu harus tidak over dimension over load (ODOL),” ujarnya.
Untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman, Kemenhub menyiapkan program mudik gratis melalui jalur darat dengan 70 bus untuk 2.882 penumpang. Program ini melayani 10 kota tujuan di Pulau Jawa, yakni Solo, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Madiun.
Pendaftaran dibuka secara daring pada 12–21 Desember 2026, sedangkan perjalanan dijadwalkan berlangsung pada 22–23 Desember 2026.
Program tahun ini difokuskan pada keberangkatan karena layanan arus balik pada pelaksanaan sebelumnya terkadang tidak terisi penuh.
“Saat ini masih berangkat sepertinya, karena evaluasi tahun lalu kadang penumpangnya nggak full. Jadi sekarang coba dioptimalkan untuk berangkatnya,” ujar Aan.
Di sektor angkutan laut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Andi Sutomo Panjaitan memperkirakan jumlah penumpang selama periode Nataru meningkat 5 persen. Angka tersebut masih berupa proyeksi dan menunggu perhitungan lebih lanjut.
Untuk memastikan keselamatan pelayaran, Kemenhub menyiapkan pemeriksaan kelaiklautan kapal atau ramp check di 130 titik. Pemeriksaan tersebut menyasar sekitar 2.100 kapal.
“Ramp check ini cukup dibutuhkan, bukan hanya administrasi, baik dari sisi kondisi kapal, perawatan, keselamatan dan lain-lain,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Jalan Rudi Irawan memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat. Kemenhub menyiapkan 115 terminal tipe A dan 32.398 armada bus. Selain itu, 51 unit Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) direncanakan difungsikan sebagai tempat istirahat atau rest area.
“Untuk kegiatan inspeksi keselamatan pada armada bus rencana dilakukan pada tanggal 10 November 2026 hingga 3 Januari 2027 dengan target sekitar 23 ribu kendaraan,” jelas Rudi.
Sebelumnya, pemerintah telah memastikan memberikan stimulus untuk menekan biaya perjalanan selama libur akhir tahun melalui diskon tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan kapal feri.
“Ini sudah disepakati diskon 30 persen daripada tiket, kemudian 30 persen juga untuk kapal, kemudian jasa kepelabuhan juga diberikan spesial harga dari ASDP, kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (26/10/2026).
Untuk penerbangan kelas ekonomi domestik, pemerintah menanggung 100 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat dan memberikan potongan 50 persen untuk komponen biaya kebandarudaraan yang ditetapkan dalam program.
Insentif penerbangan tersebut berlaku untuk perjalanan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Pemesanan telah dibuka sejak 20 Oktober, dengan target 3,75 juta penumpang dan anggaran Rp722 miliar.
Untuk kereta api, pemerintah memberikan diskon tiket 30 persen dengan sasaran satu juta penumpang dan anggaran Rp95,4 miliar. Pemesanan dijadwalkan mulai 7 November 2026.
Diskon 30 persen juga berlaku untuk tarif dasar penumpang kapal laut. Program yang pemesanannya dibuka sejak 19 Oktober itu menyasar 414.600 penumpang dengan anggaran Rp38,3 miliar.
Sementara itu, pengguna kapal feri mendapat pembebasan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan. Program yang dijadwalkan mulai 7 November tersebut memiliki anggaran Rp27,7 miliar dan sasaran 1,42 juta penumpang. (rmg/xan)
