SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras untuk 33,2 juta keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
Di lapangan, harga beras medium dan premium naik di 138 kabupaten/kota pada pekan keempat Oktober 2026, melanjutkan tren kenaikan harga beras yang tercatat BPS sejak September.
“Pak Presiden sudah putuskan, sudah setuju beliau, bantuan pangan untuk 33,2 juta di desil 1 sampai desil 4. Kita percepat, kita percepat ya, sebelum Desember ini selesaikan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Hadir antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Nantinya, setiap keluarga akan menerima 30 kilogram beras sekaligus, akumulasi bantuan 10 kilogram per bulan untuk Oktober, November, dan Desember. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 1 juta ton. Zulkifli mengatakan keputusan itu diambil bersama Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Direktur Utama Perum Bulog.
Percepatan bantuan merupakan upaya pemerintah merespons keluhan masyarakat. “Kita mendengar keluhan-keluhan masyarakat soal harga ya, El Nino dan seterusnya,” tuturnya.
Selain bantuan pangan, pemerintah mempercepat penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dengan alokasi sekitar 1 juta ton.
Baca Juga: Inflasi Dekati Batas Kritis, Pemerintah Daerah Diminta Waspada
Beras SPHP dijual Bulog seharga Rp 12.500 per kilogram di Jawa dan Rp 13.100 per kilogram di luar Jawa. Zulkifli menyebut harga beras di luar program Bulog mencapai Rp 15.000 per kilogram.
“Ada juga sedikit kenaikan harga beras karena kita musim paceklik. Ada yang 100 perak, ada yang 100 sekian. Tapi buat ibu-ibu itu memberatkan,” ujar Zulkifli.
Pemerintah juga memantau pergerakan harga komoditas pangan lain, termasuk cabai rawit dan cabai merah, untuk mengantisipasi tekanan harga menjelang akhir tahun dan Ramadan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras nasional mencukupi untuk menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton, ditopang produksi yang masih berlangsung dan stok di masyarakat.
Amran mengatakan Indonesia mempertahankan swasembada beras selama dua tahun pemerintahan tanpa impor. Berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian, ketersediaan beras nasional secara keseluruhan diperkirakan mencukupi hingga Juli–Agustus 2027.
“Stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Amran di tempat yang sama.
Baca Juga: 1 Januari 2027, Guru PPPK Paruh Waktu Otomatis Jadi PPPK Penuh Waktu
Selain 4,5 juta ton cadangan di Bulog, menurut Amran, terdapat sekitar 10 juta ton produksi yang masih berada di lahan atau standing crop serta sekitar 10 juta ton stok di masyarakat, termasuk sektor hotel, restoran, dan katering. Dengan total ketersediaan sekitar 25 juta ton dan kebutuhan nasional 2,5 juta ton per bulan, pasokan diperkirakan cukup untuk sekitar 10 bulan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong operasi pasar pangan terus diperkuat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan masyarakat tersedia secara merata.
“Operasi pasar (harus) terus dilanjutkan oleh Badan Pangan Nasional, Bulog, dan lain-lain,” kata Tito .
Tito mengatakan pemerintah telah memiliki data daerah dan komoditas yang membutuhkan intervensi sehingga operasi pasar dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Ia juga meminta Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi distribusi pangan.
Selain operasi pasar, Tito mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, non-tunai, dan bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat ketika permintaan meningkat menjelang akhir tahun.
Di tengah klaim kecukupan pasokan tersebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga beras masih meningkat di sejumlah wilayah.
Pada pekan keempat Oktober 2026, sebanyak 138 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras, bertambah dari 134 kabupaten/kota pada pekan sebelumnya.
“Secara umum, beras medium mengalami peningkatan 0,16 persen dan beras premium pada minggu keempat Oktober juga mengalami peningkatan yang sama, yaitu 0,16 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin.
Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mencatat kenaikan IPH beras tertinggi sebesar 5,84 persen, disusul Manggarai Timur sebesar 4,48 persen. Kenaikan juga tercatat di Lampung Selatan sebesar 3,90 persen dan Bolaang Mongondow Utara 3,80 persen.
Pada tingkat provinsi, kenaikan IPH beras di atas 1 persen terjadi di Nusa Tenggara Timur sebesar 1,89 persen, Kalimantan Utara 1,71 persen, Nusa Tenggara Barat 1,51 persen, dan Lampung 1,44 persen.
BPS mencatat harga rata-rata nasional beras medium sebesar Rp 14.677 per kilogram. Angka itu melampaui harga eceran tertinggi (HET) zona 1 sebesar Rp 13.500 dan zona 2 sebesar Rp 14.000 per kilogram, tetapi masih di bawah HET zona 3 sebesar Rp 15.500 per kilogram.
Sementara itu, harga rata-rata beras premium mencapai Rp 16.528 per kilogram, melampaui HET zona 1 sebesar Rp 14.900, zona 2 sebesar Rp 15.400, dan zona 3 sebesar Rp 15.800 per kilogram.
Sebelumnya, BPS mencatat harga beras pada September 2026 juga naik di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Di tingkat penggilingan, harga beras premium naik 0,81 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 10,52 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan beras medium naik masing-masing 0,87 persen dan 4,72 persen.
Tekanan harga pangan secara umum menjangkau lebih banyak daerah. BPS mencatat 309 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH pada pekan keempat Oktober 2026, terutama dipengaruhi harga cabai merah dan cabai rawit. Di beberapa wilayah, perubahan harga juga dipengaruhi komoditas lain, seperti daging ayam ras dan daging sapi. (rmg/xan)
