SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Peningkatan investasi perlu diiringi dengan perluasan kesempatan kerja agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Pulung Agustanto mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan, menyusul hasil survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang menunjukkan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja.
Survei Ahli Ekonomi Semester II-2026 yang melibatkan 63 ekonom independen tersebut mencatat, sebanyak 73 persen responden menilai penciptaan lapangan kerja dalam enam bulan terakhir mengalami penurunan. Sebanyak 48 persen ekonom menilai kondisi ketenagakerjaan saat ini lebih buruk dibandingkan enam bulan sebelumnya, sementara 25 persen lainnya menilai kondisinya jauh lebih buruk.
“Hanya ada tiga persen yang menilai penciptaan lapangan kerja kita meningkat,” ujar Pulung.
Survei tersebut juga mencatat rata-rata skor penilaian penciptaan lapangan kerja sebesar minus 0,95. Sementara itu, sebanyak 60 persen ekonom memperkirakan kondisi pasar kerja akan terus memburuk ke depan.
Terkait kebijakan pemerintah, sebanyak 31 ekonom menilai intervensi yang dilakukan belum memberikan dampak, 18 ekonom menilainya tidak efektif, dan 12 ekonom lainnya menyebutnya sangat tidak efektif.
Menurut Pulung, hasil survei tersebut menjadi salah satu masukan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Ia menilai, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi perlu diikuti dengan penciptaan kesempatan kerja yang memadai, terutama bagi generasi muda.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Jakarta Rabu 28 Oktober, Cek Lokasinya
“Survei ini bukan sekadar deretan angka dingin para akademisi. Pandangan para ekonom ini juga menjadi gambaran atas tantangan yang dihadapi jutaan kepala keluarga dan anak-anak muda kita dalam mencari pekerjaan,” tuturnya.
Pulung mengatakan, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya realisasi investasi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat kebijakan investasi yang mampu memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, pengembangan investasi padat karya perlu menjadi salah satu perhatian dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Ia juga menilai, masuknya investasi perlu diiringi dengan upaya memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh masyarakat yang membutuhkan kesempatan kerja.
“Kita membutuhkan investasi yang lebih padat karya. Kita berharap jutaan anak muda yang mestinya menjadi penopang kehidupan ekonomi mendapat kesempatan bekerja. Pemerintah harus lebih serius mengembangkan investasi padat karya,” ujarnya.
Menurut Pulung, langkah tersebut penting untuk mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi dapat menjadi peluang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, apabila penciptaan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi ketersediaan tenaga kerja, potensi tersebut berisiko tidak termanfaatkan secara optimal. Pulung menegaskan, perluasan kesempatan kerja juga berkaitan dengan upaya mewujudkan amanat konstitusi mengenai hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Baca Juga: Puncak Mudik 23 Desember, Usulan WFA 3 Hari Dimatangkan
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif dan penyerapan anggaran, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi masyarakat. “Sulitnya mencari pekerjaan saat ini menunjukkan pemerintah perlu terus memperkuat pelaksanaan mandat konstitusionalnya,” ungkap Pulung.
Ia berharap, kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi terhadap strategi ketenagakerjaan, termasuk efektivitas berbagai program yang telah dijalankan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja dan tantangan penciptaan lapangan kerja.
Bagi Pulung, perluasan kesempatan kerja harus menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan ekonomi nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam indikator makroekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. “Rakyat butuh pekerjaan. Itulah yang harus dipikirkan serius oleh pemerintah,” tegasnya. (rm)
