SATELITNEWS.COM, LEBAK—Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UKM) Kabupaten Lebak mendorong para pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal untuk produk yang dihasilkan. Hal itu seiring dengan ketentuan pemerintah yang memberlakukan tahun 2024 semua produk UMKM makanan harus mengantongi legalitas tersebut.
“Ya sesuai ketentuan pemerintah, setelah 17 Oktober 2024 mendatang para pelaku usaha dalam bidang makanan sudah harus memiliki sertifikat halal,” kata Kepala Bidang (Kabid) UMKM Dinkop dan UKM Lebak Abdul Waseh, Rabu (08/03/2023).
Waseh menjelaskan, sesuai aturan, pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman serta produk terkait lainnya harus mengantongi sertifikat halal. Sertifikat ini juga wajib dimiliki pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Produk yang wajib bersertifikat halal meliputi produk makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, serta bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk mekanan dan minuman. “Kalau belum bersertifikat halal sampai 17 Oktober 2024 maka ada sanksi untuk pelaku usaha tersebut,” terang Waseh.
Kata Waseh, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) pada tahun ini membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karenanya, ia meminta pelaku usaha di Bumi Multatuli untuk memanfaatkan momen tersebut sebagai upaya melegalkan produk yang dihasilkan.
“Kuota sertifikat halal yang dibuka BPJH itu sebanyak 1 juta yang pendaftarannya dimulai pada 2 Januari 2023. Sertifikasi ini melalui skema self declare,” ujar Waseh.
Baca Juga: Ikut Arisan Fiktif, 24 Warga Pandeglang-Lebak Rugi Rp1,3 Miliar
Selain Program Sehati yang dibuka BPJH, pelaku usaha mikro kecil bisa mengurus sertifikat halal melalui program yang ditanggung oleh Pemkab Lebak melalui Dinkop dan UKM dengan kuota 35 pada tahun ini. “Jadi yang difasilitasi kami untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, uji mutu kedaluwarsa umur simpan produk, hak merek dan PIRT (Pangan industri rumah tangga),” jelas Waseh.
Hadi Muntoha, salah satu pelaku usaha makanan di Kecamatan Rangkasbitung menyambut baik program tersebut. “Ini (aturan sertifikat halal melalui sehati) harus disosialisasikan kepada pelaku usaha makanan di Kabupaten Lebak. Jangan sampai momen ini tidak diketahui oleh UMKM yang belum memiliki sertifikat halal,” pungkasnya.(mulyana)
BeritaTerbaru
