SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Fraksi Partai Demokrat DPRD Pandeglang bersama 5 Fraksi lainnya (PKS, PDIP, NasDem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB), semula mendukung pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW, yang diprogramkan Pemkab Pandeglang.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi, tak membantah sempat adanya pro dan kontra soal rencana pengadaan sepeda listrik, yang di programkan Bupati Pandeglang.
Menurutnya, dalam perjalanannya ada kajian ulang, hingga kini ada keputusan untuk dibatalkan.
“Diawal memang sepeda listrik pro dan kontra, baik di DPRD maupun di masyarakat. Sehingga, Bupati Pandeglang dan jajarannya mengkaji ulang pengadaan tersebut, sampai pada keputusan pembatalan,” kata Iing, saat dihubungi via WhastApp (WA), Selasa (23/5/2023).
Dengan adanya sikap pembatalan pengadaan sepeda listrik RT dan RW itu, ia mengaku, sangat mendukung dan mengapersiasi sikap Bupati Pandeglang.
“Kami sangat mengapresiasi, sikap itu diambil, karena Pemda mementingkan aspirasi masyarakat untuk kebutuhan lain,” tandasnya.
Baca Juga: OPD Pemkab Pandeglang Didorong Lebih Inovatif Dongkrak PAD
Saat disinggung apakah bakal ada dorongan lagi dari Fraksinya, agar tetap dipertahankan pengadaan sepeda listrik itu?, ia menyatakan, dari awal sebagai partai pengusung selalu mendukung program apapun yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang.
“Kalau dorongan, kan dari awal kita itu bagian dari pada pengusung Bu Irna dan Pak Tanto. Sehingga, program apapun kita dukung di parlemen,” klaimnya.
Namun jika ada program yang dibatalkan karena ada pertimbangan lain tegasnya, pihaknya pun akan mendukung hal tersebut.
“Nah, ketika hari ini pimpinan atau Bupati dan Wakil Bupati mempunyai pertimbangan lain, ya maka kita harus mendukung, gitu. Karena saya rasa, itu bagian dari langkah atau keputusan terbaik dari Bupati dan Wakil Bupati,” pungkasnya.
Selain hal itu, Iing juga menilai kondisi defisit anggaran yang terjadi itu bakal merugikan masyarakat Pandeglang, karena dapat menghambat program yang sudah dicanangkan Bupati dan Wabup Pandeglang.
“Ya ini kan terkait defisit anggaran, tentunya merugikan terhadap masyarakat yang harusnya menikmati program yang sudah dicanangkan dan diprogramkan, tapi akibat defisit ini tidak teralisasi,” ujarnya lagi.
Baca Juga: Kabel Internet Semrawut di Pandeglang Bakal Ditertibkan Sepanjang 14 Km, Ini Skemanya
Maka dari itulah, ia menyarankan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), harus mengkaji dan mencermati terlebih dahulu dengan kemungkinan – kemungkinan yang bakal terjadi sebelum membuat program.
“Menurut saya ini harus ada evaluasi secara komperhensif, khususnya dijajaran TAPD. Jangan sampai dalam penganggaran, terkesan asal-asalan seperti tidak mempertimbangkan bakal ada PMK 212 dan ini itu. Jadi harus matang kajiannya,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah Fraksi di DPRD Pandeglang, yang sebelumnya ngotot memperjuangkan pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW, bahkan hingga ada demo dukungan agar terealisasi. Kini, dipastikan gigit jari dan harapan itu kandas. Karena, rencana tersebut dibatalkan.
Hal itu, akibat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengalami defisit hingga mencapai Rp 217 Miliar.
Untuk menutupi defisit itulah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang menerapkan skema atau langkah refocusing disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala BPKD Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin menyatakan, tak ada skema lain selain melakukan refocusing anggaran untuk menutupi defisit sebesar Rp 217 Miliar.
“Total refocusing anggaran yang harus dilakukan itu 50 persen. Saat ini, baru selesai 10 OPD yang melakukan refocusing,” kata Yahya, Senin (22/5/2023). (nipal)
