SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Banten I, Rizki Natakusumah, mengkritisi kebijakan pemerintah terkait penyusunan APBN 2024.
Katanya, tahun 2024 merupakan tahun politik. Fraksi Partai Demokrat memastikan, agar Pemerintah dapat tetap fokus untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas.
Pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran, untuk mempersiapkan pengamanan jelang Pemilu 2024.
Dalam hal ini, automatic adjustment dalam anggaran dapat dilakukan, namun jangan sampai keberlanjutan program
prioritas kemudian menjadi terganggu dan tidak terarah.
Fraksi Partai Demokrat berharap, penyusunan dan pelaksanaan APBN tahun 2024 dapat mewujudkan target RPJMN dan menjadi momentum untuk mendukung berbagai program pemberdayaan, seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan peningkatan layanan dan akses pendidikan serta kesehatan.
APBN harus menjadi agen perubahan, untuk mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui perbaikan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan.
“Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan subsidi, harus lebih ditekankan agar efisien, tepat sasaran dan responsif. Sehingga, mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem. Perbaikan basis data penerima, merupakan pekerjaan besar yang perlu dilakukan Pemerintah,” kata Rizki, Selasa (23/5/2023).
Rizki Natakusumah juga menyatakan, berdasarkan catatan di atas, maka Fraksi Partai Demokrat menyampaikan
rekomendasi untuk menjadi perhatian Pemerintah.
“Yakni kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN 2024 merupakan tahun terakhir
pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan Pemerintah perlu menjaga momentum
perbaikan ekonomi secara tepat. Reformasi struktural yang direncakan harus menghasilkan ekonomi yang produktif dan berdaya saing dan
bernilai tambah tinggi,” tambahnya.
“Trasnformasi ekonomi yang berjalan, tidak boleh bergantung kepada satu sektor saja. Kebijakan belanja negara, diarahkan untuk peningkatan
kualitas belanja yang mendukung trasnformasi ekonomi,” sambungnya.
Belanja negara, ujarnya, harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif di tengah keterbatasan fiskal yang dialami. Partai Demokrat meminta Pemerintah, untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat result based dan memiliki multiplier effect.
“Sehingga anggaran yang sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara, bisa
ditunda dan sebaiknya dapat difokuskan terlebih dulu untuk stabilitas harga
kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat. Kebijakan yang pro-growth (pro pertumbuhan), pro-poor (pro kemiskinan), pro-environment (pro-lingkungan) dan pro-job (pro penciptaan lapangan kerja) harus senantiasa menjadi rujukan dan dasar Pemerintah dalam menyusun setiap program yang dilaksanakan,” tambahnya lagi.
Ditambahkannya, setiap kebijakan harus dilaksanakan dengan prinsip good governance dan menjaga empat pilar kebangsaan. Sehingga nantinya, pemerataan pembangunan dapat berjalan seiring prinsip demokrasi dan keadilan yang terjaga.
“Tujuan utama pembangunan
tersebut, tentu saja angka kemiskinan yang turun, lapangan pekerjaan
meningkat sehingga menurunkan pengangguran, kenaikan devisa. Penurunan peringkat utang, perbaikan tata kelola dan penegakan hukum serta
membaiknya indeksinvestasi lndonesia,” pungkasnya.
Parta Demokrat menyatakan,
menerima Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun
2024, untuk dilanjutkan dalam pembahasan di tingkat selanjutnya.
“Fraksi Partai Demokrat senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat, untuk keluar dari jurang kemiskinan. Dan meningkatkan kualitas SDM, melalui pemerataan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan,” imbuhnya. (rls/mardiana)
