SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang sudah melakukan tender atau lelang, terhadap pengelolaan Pulau Popole dan Pulau Liwungan, selama satu tahun berjalan.
Sayangnya, hingga saat ini belum ada investor atau pihak ketiga yang tertarik untuk mengelola dua pulau terluar di wilayah Pandeglang tersebut.
Asda III Bidang Administrasi Umum (Adum) Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang Ramadhani mengakui, belum ada pihak swasta yang melakukan penawaran terhadap lelang kedua pulau tersebut.
“Sampai sekarang belum ada yang tertarik, untuk mengelola pulau itu,” kata Ramadhani, Rabu (5/7/2023).
Ramadhani menduga, belum adanya investor yang tertarik mengelola pulau tersebut, akibat terlalu besarnya sewa tetap yang harus dikeluarkan pihak ketiga setiap tahunnya.
“Kayaknya biaya sewa tetapnya kemahalan, karena setahun itu Rp 300 jutaan. Padahal udah kita turunkan, awalnya kan sampai Rp500 jutaan,” tandasnya.
Baca Juga: Sidak WP, DPRD Pandeglang Canangkan Revisi Perda Pajak Daerah
Ramadhani juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan pembahasan ulang, termasuk kemungkinan menurunkan biaya sewa tetap untuk pengelolaan pulau tersebut.
“Paling kita turunkan lagi nanti. Tetapi, akan kita hitung dulu dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang),” tambahnya.
Ramadhani menerangkan, tujuan dilakukannya lelang terhadap pengelolaan kedua pulau itu, sebagai upaya memaksimalkan pendapatan daerah melalui berbagai aset yang dimiliki oleh Pemkab Pandeglang.
“Tujuannya untuk meningkatkan PAD. Karena kan nanti akan ada hitungan atau persentase, dari keuntungan pengelolaan kedua pulau itu,” ujarnya lagi.
Ramadhani menambahkan, waktu pengelolaan pulau yang dilelangkan itu bisa sampai 30 tahun dan bisa dilakukan perpanjangan ulang hingga 15 tahun.
Pengambilan retribusi atau pembagian untung bisa mulai dilakukan setelah sepuluh tahun, karena selama waktu itu kita berikan kepada investor untuk melengkapi sarana dan prasarana lainnya.
Baca Juga: UPT Puskesmas Bojong Pandeglang Bahas Kesehatan Masyarakat
“Karena kan sampai 10 tahun baru bisa dibagi persentase keuntungannya. Karena kita hanya menyediakan lahan, sementara pengelolaan dan lainnya ada di pihak investor nanti. Tetapi, kita sudah petakan mana saja yang bisa di eksploitasi,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Tb Udi Juhdi menyarankan, agar Pemkab segera mengambil tindakan mengenai belum adanya peminat atau investor untuk mengelola kedua pulau itu. Soalnya, kata dia, dengan adanya pihak investor bisa menambah pemasukan terhadap kas daerah.
“Karena kan hanya dikelola saja, ditambah sudah ada lokasi mana saja bagian pulau yang bisa dibangun. Nah, hal ini harus menjadi perhatian serius agar upaya meningkatkan PAD bisa terlaksana. Jadi memang harus segera dicarikan solusinya,” imbuhnya. (mg4)
