SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty berharap seluruh tempat pemungutan suara (TPS) akan ramah penyandang disabilitas. Dia optimis hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat data TPS yang tidak ramah disabilitas selalu turun di setiap gelaran pemilu berlangsung.
“Apakah ini mungkin? Mungkin. Karena kita semua sekarang ada di garda terdepan. Itulah yang kami sebutkan bahwa deklarasi ini tidak sekadar hanya menjadi deklarasi formalitas, tetapi deklarasi pemilu akses ramah disabilitas menjadi momentum bagi Indonesia bahwa Pemilu 2024 haruslah berbeda,” terangnya dalam kegiatan Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas, dilansir Satelit News dari laman Bawaslu, Kamis (6/7/2023).
Lolly mencatat, pada Pemlu 2019, ada 2.366 TPS yang tidak ramah disabilitas. Kemudian pada Pemilihan (Pilkada) 2020, angkanya menjadi 1.089 TPS yang tidak ramah disabilitas. Melihat data TPS yang tidak ramah disabilitas terus menurun, dia yakin Pemilu 2024 tidak ada lagi penyandang disabilitas yang kehilangan hak pilihnya, kesulitan mengakses TPS, dan mengalami diskriminasi saat memberikan hak pilihnya di bilik suara.
Turut hadir dalam kegiatan ini melalui secara daring, Dante Rigmalia Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND). Dia mengatakan, berdasarkan data tahun 2020, angka penyandang disabilitas mencapai 22,5 juta jiwa. Hal ini menurutnya, menjadikan penyandang disabilitas sebagai sebuah kekuatan yang besar dalam menentukan arah pembangunan negara Indonesia.
“KND RI mendorong agar Bawaslu dan KPU dapat menjamin aksesibilitas dan akomodosai bagi penyandang disabilitas, dalam rangka pemenuhan haknya pada Pemilu 2024. Selain itu, KND RI juga mendorong Bawaslu dan KPU untuk segera melakukan pemutakhiran data pemilihan penyandang disabilitas pada Pemilu 2024,” ungkap Dante.
Dante berharap, melalui deklarasi ini, Bawaslu dapat membangun dan menciptakan pemilu yang inklusif bagi seluruh penyandang disabilitas. Sebagai informasi, Deklarasi Akses Ramah Disabilitas ini dihadiri oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan PPUAD (Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas).
Baca Juga: Ketua Bawaslu di-KPK-kan Terkait Proyek Rp12,1 M
Sebagai informasi, acara Deklarasi Akses Ramah Disabilitas memiliki beberapa tujuan. Pertama, berkolaborasi untuk pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 secara inklusif. Kedua, Berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang.
Kemudian, Ketiga, Meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dan sama tentang kesetaraan penyandang disabilitas dan ragamnya di sektor kepemiluan. Keempat, meningkatkan pengawasan partisipatif hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 secara inklusif.
Sementara itu, Peraih Golden Buzzer di ajang America’s Got Talent, Putri Ariani menyampaikan pesan untuk seluruh penyandang disabilitas di Indonesia jelang Pemilu 2024 agar ‘we are able’ (kita semua mampu), ‘we are capable’ (kita semua sanggup), ‘and we are equal’ (kita semua setara. Dia menyampaikan hal ini saat berpartisipasi dalam Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas, Kamis (6/7/2023) di Jakarta.
Putri juga mengajak untuk penyandang disabilitas agar tidak takut untuk memberikan hak suaranya di bilik tempat pemungutan suara (TPS). “Enggak (deg-degan). Kan nyoblos kertas suara, kan bukan Putri yang dicoblos,” ungkap Putri sambil bergurau.
Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Deka Kurniawan menyampaikan dengan hadirnya Putri Ariani dalam deklarasi ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas untuk turut serta melakuka pengawasan di Pemilu 2024.
“Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan pada pemilu untuk bisa menegakkan pemilu yang adil. Ini di dalam memomentum deklarasi mendapatkan sebuah ‘spirit’. Dengan menghadirkan Putri Ariani seorang tunanetra, kita tau pengawasan itu membutuhkan berbagai bentuk cara, tapi Putri Ariani ingin menyimpulkan bahwa dalam kondisi apapun kita wajib melakukan pengawasan,” ungkap Deka.
Baca Juga: KPU dan Bawaslu Sambut Putusan MK
Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Ariani Soekanwo, menambahkan, kesetaraan dalam Pemilu 2024 bagi penyandang disabilitas seperti yang disampaikan oleh Putri Ariani dapat dicapai melalui beberapa cara. Pertama katanya, Bawaslu perlu memberikan pemahaman kepada petugas di lapangan agar membuat TPS yang akses.
“TPS yang akses itu ada di dalam Peraturan KPU (PKPU) jalan menuju TPS harus akses. TPS harus di tempat yang rata, itu juga ada di dalam UU 7 tahun 2017. Jadi buat lah TPS yang mudah dijangkau oleh pemilih disabilitas,” ungkap Ariani.
Selain itu, dia juga berharap pintu masuk TPS dibuat agar cukup dilalui oleh pengguna kursi roda. Pasalnya, dia kerap memperoleh laporan pintu TPS yang lebarnya hanya 60cm, sedangkan dia berharap pintu masuk TPS minimal 90cm agar pengguna kursi roda dapat melewati pintu tersebut.
“Dan setiap TPS diharap ada alat bantu coblos untuk tunanetra. Dan ini belum tentu ada dan kurang mendapatkan perhatian. Dengan adanya alat bantu coblos tentu penyandang disabilitas tunanetra seperti saya dan Putri Ariani dapat memberikan hak suaranya,” imbuh Ariani.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty turut menyampaikan, dengan komitmen yang diberikan Putri Ariani dapat menjadi simbol, bahwa pengawasan Pemilu 2024 bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas.
“Jika Putri Ariani saja yang sangat sibuk masih punya komitmen untuk deklarasi ini, masa kita-kita engga. Komitmen luar biasa, mudah-mudahan komitmen baik dari Putri Ariani mampu menularkan kebaikan-kebaikan lainnya ke seluruh generasi muda kita. Maka Bawaslu sangat berharap Putri Ariani akan menjadi simbol, duta, bagi Pemilu yang akses ramah disabilitas,” pungkas Lolly. (aditya)
