SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja panen kritik. Sejumlah pihak ramai-ramai mengkritik usulannya soal penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang sedianya digelar pada November tahun depan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang, misalnya, menilai usulan itu mengada-ada. Sebagaimana hasil rapat kerja antara DPR, pemerintah, bersama Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), semua sudah sepakat pilkada digelar November 2024.
”Kalau sekarang Bawaslu berwacana, menurut saya melampaui kewenangannya,” ujarnya kemarin (14/7).
Soal kekhawatiran gangguan keamanan, Junimart menegaskan, itu tugas kepolisian dan TNI melakukan antisipasi. Politikus PDIP itu meminta Bawaslu cukup bekerja sesuai dengan ketentuan.
Kaitannya dengan tugas, cukup melaksanakan pengawasan. Terlebih, saat ini berlangsung tahapan menuju pemilihan umum legislatif. ”Ya lu awasin aja itu, gitu loh. Bukan kerjaanmu juga untuk mengatakan tunda, berhenti, ya kan,” imbuhnya.
Jika ada hasil analisis Bawaslu yang menunjukkan kerawanan dan sebagainya, dia menyarankan untuk menyampaikan ke komisi II. Tidak dengan membuka isu ke publik. Dengan begitu, tidak muncul kesan Bawaslu bermain politik.
BeritaTerbaru
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga memiliki pandangan berbeda dengan Bawaslu. Hasyim tidak sepakat dengan ide penundaan. ”Kita pengennya lebih cepet lebih baik,” ujarnya.
Hasyim belum mengetahui usulan Bawaslu. Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan pernyataan dan penjelasan secara langsung. ”Maksud dia tuh apa? Aku ga tau,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti juga mengkritik cara pandang Bawaslu. Dia menilai Bawaslu berpikir terlalu jauh. ”Jauh banget sampai ke November 2024, yang di depan mata malah tidak teratasi,” katanya.
Padahal, lanjut dia, banyak persoalan di depan mata yang selama ini justru tidak ditangani dengan baik. Di antaranya, baliho yang berserakan tidak beraturan, dugaan kampanye di luar jadwal, bahkan indikasi money politics hingga di tempat ibadah.
Berbagai persoalan itu justru diabaikan. ”Spanduk, baliho, iklan di mana-mana tertibin dulu. Ya kan. Yang paling penting itu masjid jadi tempat politik uang tertibkan dulu deh,” ujarnya.
Rahmat Bagja akhirnya menyampaikan klarifikasi. Dia mengatakan, pernyataannya dalam diskusi di kantor kepala staf kepresidenan terkait opsi penundaan pilkada pada Rabu (12/7) itu hanya sebatas diskusi. ”Itu pun masih diskusi, bukan kemudian usulan lembaga,” ujarnya.
Yang disampaikan, lanjut dia, adalah potensi kerawanan dan keamanan terkait jadwal yang berimpitan. Namun, secara kelembagaan Bawaslu tidak mengusulkan ditunda. Pihaknya yakin potensi masalah masih bisa dicarikan solusinya.
Atas dasar itu, pihaknya tidak akan mengusulkan ide tersebut ke DPR maupun pemerintah. ”Tidak ada pembahasan di Komisi II (DPR),” jelasnya. (jpc)
