SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Kabupaten Pandeglang tahun 2023 ini mendapatkan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sebanyak 635 formasi.
Jumlah itu, terdiri dari P3K guru sebanyak 400 formasi dan 235 formasi kesehatan.
Kepala Bidang (Kabid) Formasi dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang Furkon mengatakan, kuota P3K untuk yang didapat Kabupaten Pandeglang tahun ini sebanyak 635 formasi.
“Iya kita dapat 635 formasi,” kata Furkon, Rabu (23/8/2023).
Furkon mengtakan, pihaknya belum bisa mempersiapkan tahapan seleksi, karena Pemerintah Pusat belum mengeluarkan instruksi untuk mempersiapkan tahapan seleksi.
“Kita masih menunggu juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis), dari Pemerintah Pusat. Karena sampai sekarang belum ada,” tandasnya.
Baca Juga: Setiap Hari Jumat, ASN di Pandeglang Bekerja Dari Rumah
Furkon mengatakan, proses seleksi kemungkinan dilakukan secara bertahap, dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.
Akan tetapi, pihaknya belum bisa memastikan akan menggunakan metode CAT atau metode berbeda.
“Kemungkinan CAT, tetapi kita tunggu saja instruksi dari Pusat,” ujarnya.
Disinggung mengenai kuota untuk formasi tenaga teknis, Furkon mengaku, Pemerintah Pusat tahun ini belum memberikan kuota untuk formasi tersebut.
Akan tetapi, pihaknya akan terus berupaya agar ke depan ada kuota untuk formasi teknis.
“Kalau untuk tenaga teknis belum ada. Tetapi akan kita upayakan agar bisa diberikan kuota,” ujarnya lagi.
Baca Juga: 84 Pegawai Non-ASN RSUD Serpong Utara Dirumahkan
Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Mochamad Amri mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar tenaga teknis bisa mendapatkan kuota formasi.
Oleh karena itu, dia berharap agar para tenaga teknis bisa sedikit bersabar. “Kita akan terus upayakan dan perjuangkan, agar ke depan tenaga teknis juga bisa diangkat menjadi P3K,” ungkap Amri.
Amri juga berharap, agar pelaksanaan seleksi bisa dilakukan dalam satu tahapan. Hal itu, karena alokasi anggaran yang dimiliki sangat terbatas dan akan memberatkan apabila proses seleksi dilakukan secara bertahap.
“Kita inginnya sekali saja langsung semua. Karena kan biaya untuk satu tahap seleksi CAT sampai Rp 150 juta,” tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi I DPRD Pandeglang Erin Fabiana menyarankan, agar Pemkab segera melakukan pendataan semua honorer yang ada.
Kemudian, usulkan agar kuota penerimaan P3K di Pandeglang bisa terus bertambah.
“Kita mendukung upaya itu, agar semua honorer bisa diangkat menjadi P3K. Kita juga tetap akan memperjuangkan nasib para honorer yang ada,” imbuhnya. (mg4)
