SATELITNEWS.COM, SERANG—Pemprov Banten mengakui harga beras di pasaran mengalami naik turun atau fluktuatif. Hal ini disebabkan adanya fenomena el nino. Meski demikian berdasarkan data yang dimiliki oleh pemprov, kenaikan harga beras tersebut masih tahap wajar, dan inflasi terkendali, di bawah rata-rata nasional.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah upaya dalam pengendalian inflasi di tengah fenomena El Nino. Di antaranya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Penanganan inflasi di Provinsi Banten masih relatif dapat tertangani dengan baik. Parameter secara menyeluruh angka inflasi kita di 2,93 persen Y-o-Y atau berada di bawah nasional di angka 3,08 persen,” ungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian secara Virtual di Pendopo KP3B Curug, Kota Serang, Senin (28/8).
Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan terkait dengan kebutuhan pokok khususnya cabai dan beras saat ini mengalami sedikit fluktuatif harga. Meski demikian, hal tersebut masih dapat terjaga dengan baik.
“Kita mempersiapkan bila ada yang sangat krusial, maka kita lakukan operasi pasar. Tetapi operasi pasar ini tidak bisa terus dilakukan, karena bisa mengganggu dan berdampak pada stabilitas harga,” katanya.
“Titik keseimbangan dari supply and demand perlu dijaga, sehingga dapat saling menguntungkan antara pedagang dan konsumen maupun produsen,” sambungnya.
Baca Juga: Beras Langka di Pasar Modern, Pemerintah Gelontorkan 110 Ribu Ton
Selain itu, Al Muktabar juga menuturkan saat ini terdapat beberapa daerah yang akan memasuki musim panen padi, sehingga diharapkan hal tersebut memberikan tambahan produksi beras.
“Termasuk juga dengan cabai, mungkin kedepan kita akan melakukan penen cabai di beberapa titik,” imbuhnya.
Kemudian, lajut Al Muktabar, pihaknya juga telah membangun komunikasi dengan champion-champion dan pemerintah daerah lainnya, serta mendorong PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) untuk menjadi lembaga yang menjembatani champion dengan Pemprov Banten.
“Jadi bila ada tekanan harga kita mengkontak champion itu, sebenarnya kita ingin mendorong kemandirian namun karena itu terbatas. Maka kita menggunakan instrumen champion dan BUMD kita menjadi lembaga yang menjembatani hal itu,” tandasnya. (rus/mg5/bnn/gatot)
