SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, memeriksa stok dan kualitas beras, Rabu (11/10/2023). Tindakan itu, guna memastikan beras yang diberikan kepada masyarakat berkualitas atau bagus.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengatakan, pemeriksaan dan pengecekan beras tersebut merupakan instruksi dari Bupati Pandeglang Irna Narulita, agar beras yang diterima masyarakat dalam kondisi bagus dan laik untuk dikonsumsi.
“Untuk memastikan kualitas beras, karena instruksi langsung dari Ibu Bupati,” kata Nuriah, Rabu (11/10/2023).
Asda II Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemkab Pandeglang ini mengatakan, bantuan beras tersebut diberikan kepada masyarakat terdampak bencana kekeringan, atau mengalami kemiskinan ekstrim karena gagal panen alias puso, serta bantuan sosial (bansos) dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kalau untuk bantuan kemiskinan ekstrim, jumlahnya 22 ribu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) se-Kabupaten Pandeglang. Penerima bantuan pangan itu, melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional. Sedangkan mereka yang menjadi penerima BPNT dan PkH, ada 109 ribu KPM,” ujarnya.
Nuriah juga mengatakan, dalam pemberian bantuan itu bisa terjadi satu orang KPM menerima tiga jenis bantuan sekaligus, baik dari PKH, BPNT, maupun kemiskinan ekstrem, dan hal itu tidak menjadi persoalan, karena mereka berhak mendapatkan bantuan tersebut.
Baca Juga: 2 Pejabat Strategis Segera Purna Tugas, Bupati Pandeglang Sebut Keduanya Berdedikasi Tinggi
“Kemungkinan ada orang yang beririsan sama, contoh dia penerima PKH dan BPNT, tetapi dia juga masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi, dan hal itu memang tidak menjadi persoalan,” pungkasnya.
Nuriah mengatakan, beras yang diberikan kepada masing-masing KPM sebanyak sepuluh kilogram.
Apabila dikali jumlah penerima bantuan, beras yang didistribusikan bisa lebih dari 11 ribu ton.
“Dikali satu orang 10 kilogram, pendistribusian sudah dilakukan ke masyarakat sejak Selasa kemarin,” tuturnya.
Ditemui di gedung DPRD Pandeglang, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang M. Habibi Arafat mengatakan, bantuan tersebut harus segera diberikan karena banyak masyarakat yang membutuhkan.
Oleh karena itu, dia berharap agar proses pendistribusian beras bantuan bisa dilakukan dengan optimal.
Baca Juga: Gelar Musda Dekopinda Pandeglang, Nuriah: Koperasi Harus Mensejahterakan Anggotanya
“Tentunya kita dukung kebijakan itu, karena warga kita banyak yang membutuhkan,” ungkap Habibi.
Habibi menyarankan, agar instansi terkait terus melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin secara berkala.
Tindakan itu harus dilakukan, guna memastikan pemberian bantuan dilakukan tepat sasaran.
“Sehingga ke depan, tidak ada lagi persoalan atau keluhan masyarakat tidak puas karena bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran,” imbuhnya. (mg4)
