Sebelumnya, Pemkab Pandeglang menetapkan status siaga darurat bencana alam kekeringan tertanggal 9 Oktober 2023 kemarin. Keputusan itu, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 300.2.3/Kep.313-Huk/2023 tentang, Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan.
Dalam SK tersebut, wilayah kecamatan yang masuk kategori siaga darurat kekeringan yakni, Kecamatan Cadasari, Sukaresmi, Cikeusik, Mandalawangi, Patia, Sobang, Angsana, Karangtanjung, Panimbang, Banjar, Picung, Sindangresmi, Cibitung, Pagelaran, Pandeglang, Saketi, Bojong, Majasari, Munjul, Cigeulis, Kaduhejo, Cibaliung, Mekarjaya, Koroncong, Labuan, dan Kecamatan Cisata.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta, membenarkan pihaknya sudah melakukan rapat pembahasan mengenai perpanjangan status siaga darurat bencana kekeringan. Pertimbangannya, kata dia, karena hingga saat ini musim kemarau di Kabupaten Pandeglang belum selesai.
“Iya kita sudah rapatkan dengan semua pihak mengenai perpanjangan status siaga darurat bencana kekeringan. Kita perpanjang sampai Desember 2023 ini, ya banyaklah pertimbangannya kenapa sampai harus dilakukan perpanjangan status,” kata Fahmi, Senin (23/10/2023).
Fahmi mengatakan, selain status siaga darurat bencana kekeringan, penetapan status tersebut juga untuk penanganan bencana kekeringan dan pohon tumbang akibat angin puting beliung.
“Jadi kita tetapkan untuk bencana kebakaran juga,” tandasnya.
Fahmi mengatakan, sampai saat ini BTT dari pos Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) tahub 2023 belum bisa dipergunakan. Meski demikian, anggaran untuk penanganan bencana di Kabupaten Pandeglang masih tersedia dan bisa segera dipergunakan.
“Ya mungkin diatas seratus jutaan yang bisa dipergunakan. Kita tekan sekecil mungkin,” ujarnya.
Ketua Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Pandeglang Madsira mengatakan, musim kemarau dan krisis air bersih diprediksi akan berlangsung sampai November 2023 ini. Oleh karena itu, dia meminta agar dana BTT bisa segera digunakan.
“Dananya untuk membantu mensubsidi air bersih kepada masyarakat,” ujar Madsira.
Pria yang akrab disapa Beny ini mengatakan, pada saat pendistribusian air bersih oleh pihak BPBDPK belum optimal dan ada sebagian tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, dia meminta agar persoalan tersebut bisa terselesaikan.
“Ada beberapa bantuan air yang kurang tepar diberikannya. Makanya hal ini harus diperhatikan,” imbuhnya. (mg4)
