SATELITNEWS.COM, SERANG – Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi Banten, menyoroti terkait dengan kejadian banjir yang terus berulang di Kota Serang. Tidak hanya banjir, Ombudsman juga melakukan investigasi terkait jumlah jalan rusak.
Kedua hal itu, diinvestigasi Ombudsman sepanjang tahun 2023. Total ada 23 titik perbaikan jalan, dan 18 lokasi genangan dan banjir.
Kepala Ombudsman Banten Fadli Afriadi mengatakan, Kota Serang adalah Ibu Kota Provinsi Banten yang menjadi wajah Banten. Meski demikian, masih banyak jalan yang rusak di Kota Serang. Juga masih ada banyak titik banjir di Kota Serang.
“Pengumpulan data dari media massa dan aduan masyarakat,” ujar Fadli, Kamis (25/1/2024).
Fadli mengatakan, jalan rusak dan banjir di Kota Serang merupakan kejadian yang berulang dan bukan hal yang baru. Karena itu, semestinya masalah banjir dan jalan rusak ini sudah bisa diselesaikan.
Namun sayang, masih ada banyak lokasi yang langganan banjir di Kota Serang. Berdasarkan pendataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, saat ini masih ada 15 kawasan rawan banjir yang tersebar di 3 kecamatan yang ada di Kota Serang. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, dan Kasemen.
Baca Juga: Temukan Tambang Ilegal di Mancak, Ombudsman RI Minta Polres Cilegon Segera Tertibkan
Sementara, dari hasil investigasi Ombudsman Banten, ada 13 titik jalan yang pembangunannya belum tuntas dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang.
Adapun jalan-jalan tersebut yaitu Jalan Parung-Kalodran/ Sadik, Jalan Jakung-Gedeg, Jalan Cilowong-Gedeg, Jalan Pipitan-Ampel, Jalan Warudoyong-Silebu, dan Jalan Kasemen-Margasana.
Selanjutnya yaitu, Jalan Ciracas-Barang, Jalan Taman-Taktakan, Jalan Ciwandan-Cibomo, Jalan Kalodran-Jengkol, Jalan KPW Banten Lama, Jalan Kasemen-Warung Jaud, dan Cilowong-Gedeg/ Pasir Gadung.
Dalam investigasi tersebut, Ombudsman Banten juga menemukan beberapa titik jalan yang telah diperbaiki kembali rusak yang bisa jadi disebabkan oleh material konstruksi yang kurang sesuai, beban kendaraan yang berlebih, atau daya dukung tanah yang kurang stabil.
Namun Fadli mengatakan, guna memastikan itu diperlukan pendalaman lebih lagi.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten Zainal Muttaqin menambahkan, laporan masyarakat terhadap jalan rusak di Provinsi Banten hingga saat ini masih minim. Hal ini berbeda dengan laporan warga kepada ombudsman di provinsi lain.
Baca Juga: Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Pemkab Serang Raih Kategori A
“Saya harap masyarakat agar berperan aktif dan melaporkan segala pelayanan yang diberikan pemerintah yang tidak memuaskan. Salah satunya apabila ada jalan rusak di daerah mereka,” tutupnya. (luthfi)
