SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap untuk bergabung ke pemerintahan baru atau menjadi bagian oposisi. Alasannya, masih menunggu hasil pemilu 2024.
“Tadi yang saya sampaikan, kita lihat dulu hasil pemilu ini kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri- sendiri, tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas AMIN ada pembicaraan,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (18/2/2024).
Cucun menyebut hingga saat ini belum ada kesimpulan dari partai terkait posisi PKB ke depan. “Berbicara masalah PKB ada kesiapan atau melakukan suatu sikap koalisi atau oposisi, belum ada sampai sekarang,” ujar Cucun. “Tidak ada mengenai bagaimana kita akan berkoalisi atau misalkan beroposisi,” lanjutnya.
Komunikasi dengan kubu lain juga belum terlaksana. “Belum ada sampai sekarang (komunikasi). Peta semacam itu tidak akan berbanding lurus dengan langkah-langkah karena setiap partai punya integrity-nya ya. Setiap partai punya sikap yang pasti akan diambil dan itu pasti,” sambungnya.
Cucun juga menjawab rencana Gibran untuk sowan ke kubu 01 dan 03. Pihaknya mengapresiasi hal itu. Meski demikian, hingga saat ini belum ada sinyal pihaknya untuk bertemu dengan cawapres 02 tersebut.
“Kalau misalkan upaya-upaya semacam untuk melakukan bagaimana komunikasi politik itu para elit politik ya sah-sah saja dilakukan. Ya, kita apresiasi dan itu sebagai suatu wujud bagaimana membangun negara ini seperti dilakukan oleh elite-elite politik sudah terbiasa di Jakarta ini kan bagaimana membangun komunikasi,” kata Cucun.
Isu keberadaan partai oposisi jika Prabowo-Gibran diumumkan sebagai pemenang pilpres mengemuka setelah PDI-P menyatakan siap berada di luar pemerintah. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai negara yang tidak menerapkan sistem parlementer sebenarnya tidak ada istilah oposisi.
Namun, sepanjang sejarah politik pasca reformasi 1998, PDI-P pernah berada di luar pemerintah yakni pada 2004-2009 dan 2009-2014. Saat itu, Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono menang dalam dua pemilu.
”Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.
Sementara itu PKB mengeklaim, pencalonan Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden membuat perolehan suara partai dalam pemilihan calon anggota legislatif (pileg) meningkat signifikan.
“Alhamdulillah dengan majunya Beliau juga dampak positif kenaikan suara PKB sangat signifikan,” ujar Cucun
Berdasarkan hasil penghitungan sementara dari pihak internal, perolehan suara PKB meningkat dari 9,99 persen pada 2019 lalu menjadi 12,1 persen di 2024. Data itu mengacu pada Lembaga Saksi Pemenangan Nasional (LSPN) PKB.
Menurut Cucun, pencalonan Muhaimin sebagai wakil presiden memberikan coattail effect (efek ekor jas) kepada PKB. Jumlah kursi PKB di parlemen meningkat dari 58 pada 2019 menjadi 81 kursi pada 2024. Rinciannya, bertambah 3 kursi DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur, 5 kursi di Jawa Barat, 2 kursi di Dapil Kalimantan, 3 di Sulawesi, 1 kursi di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan 1 di Maluku dan Papua.
“Jabar kita akan mendapatkan tambahan 5 kursi termasuk dapil saya. Insya Allah saya akan gotong tambahan kursi satu lagi dari Jawa barat 2,” tutur Cucun.
Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, PKB masuk dalam lima partai dengan perolehan suara terbanyak.
Data Litbang Kompas misalnya, PKB mendapatkan 10,72 persen suara, atau berada di urutan keempat setelah PDI-P 16,35 persen, Golkar 14,63 persen, dan Gerindra 13,51 persen. Penghitungan itu mengacu pada 2.000 sampel tempat pemilihan suara (TPS) dengan data masuk 99,30 persen per 18 Februari pukul 11.43 WIB.
Pada data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), PKB juga berada di urutan keempat dengan angka 10,99 persen atau 6.000.472 suara. Sementara itu, posisi pertama diduduki PDI-P dengan perolehan 16,43 persen suara, Golkar 14,64 persen suara, dan Gerindra 12,71 persen suara. Angka tersebut mengacu pada update Sirekap per 17 Februari pukul 19.30 WIB dari 82.3236 atau 51,28 persen TPS di seluruh Indonesia. (bbs/san)
