SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertemu Kamis (22/2) malam untuk membicarakan opsi membentuk kementerian koordinator (kemenko) baru untuk program makan siang gratis.
Gibran mengaku Prabowo sudah membahas tentang kementerian tersebut dengannya. “Sudah (dibicarakan dengan Prabowo). Nanti malam saya ketemu,” katanya saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (2/02/2024).
Gibran menambahkan ia dan Prabowo juga akan membicarakan hal-hal lain. Namun ia enggan membeberkan materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. “Ada beberapa hal. Nanti nggih (ya),” kata Gibran.
Wacana pembentukan kementerian baru untuk mengurus makan siang gratis pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko. Rencana pembentukan Kemenko baru ini dikarenakan janji kampanye Prabowo-Gibran tersebut butuh pendekatan khusus.
Namun pernyataan Budiman itu diklarifikasi oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo. Pembentukan kementerian tersebut masih dalam rencana. Pasalnya, pembentukan instansi baru apalagi kementerian butuh waktu.
Kemarin, Budiman Sudjatmiko, mengatakan pihaknya sedang menggodok kemungkinan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk program makan siang dan susu gratis. Menurut Budiman, program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus. “Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional,” lanjut Budiman.
Baca Juga: Hasil Survei Puspoll Indonesia Menunjukkan Tingkat Kepuasan Masyarakat ke Prabowo 64,8 Persen
Budiman Sudjatmiko, menyatakan program makan siang gratis dan susu gratis membutuhkan anggaran sebesar Rp 450 triliun per tahun. Untuk tahun pertama, program tersebut baru memerlukan biaya sebesar Rp 100 hingga Rp 120 triliun. Dari jumlah yang dibutuhkan itu, negara melalui APBN hanya dibutuhkan membiayai sekitar 50 hingga 60 persen
“Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50 hingga 60 triliun,” ujar Budiman, kemarin.
Budiman mengklaim, untuk memenuhi kebutuhan APBN sebesar itu, dapat dialokasikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara.
Selain itu, Budiman juga memastikan, program makan siang dan susu gratis ini tidak hanya dibiayai oleh APBN, namun juga didukung oleh industri pangan dan BUMN pangan dengan pendekatan collaborative farming. Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40 sampai 50 persen dari kebutuhan modal produksi pangannya.
Secara rinci, Budiman menjelaskan, program ini dalam skala penuhnya akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
“Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis,” kata Budiman.
Baca Juga: Bulan Madu Belum Berakhir, Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Tembus 79,3 Persen
Lebih jauh, Budiman menyebutkan bakal ada sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa yang dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini.
Sekitar 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah, 2 ribu desa nelayan dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah-buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.
Ada pun program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran akan menyasar sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. Program ini direncanakan berlangsung secara bertahap dan ditargetkan mencapai skala penuh 100 persen pada tahun 2029. (bbs/san)
