SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Kepala daerah (kada) diingatkan bekerja keras menjaga stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kada harus rajin turun ke lapangan memantau harga dan kebutuhan bahan pokok masyarakat.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo meminta seluruh kepala daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, bekerja sama demi menjaga stabilitas bahan pangan. Arief meminta kepala daerah melakukan tiga hal. Pertama, kepala daerah dapat melakukan gerakan pangan murah.
“Mohon nanti teman-teman Bulog bisa menyampaikan bahwa stok di daerah semua cukup dan bisa bekerja sama dengan Pemda,” kata Arief. Kedua, meminta kepada Pemda menjaga inflasi daerah. Karena itu, perlunya sinergi dengan tim pengendali inflasi masing-masing daerah.
Ketiga, memantau harga pasar, baik di pasar induk, pasar tradisional, maupun pasar ritel. Hal ini dilakukan agar semua harga pangan terpantau aman. “Karena biasanya baru ada kata jelang puasa, jelang Lebaran, harga sudah naik,” ujarnya.
Kendati begitu, dari hasil pemantauan pasar, terdapat beberapa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang harus dijual maksimum Rp 10.950. Masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Soal harga beras, Arief mengatakan, harga beras telah mengalami penurunan seiring dengan panen raya.
Pada musim panen kali ini produksi beras mencapai 3-3,5 juta ton. Angka ini cukup untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri sebesar 2,5-2,6 juta ton. “Harga akan mulai terkoreksi seiring berjalannya panen yang angkanya kurang lebih 3-3,5 juta ton dari kebutuhan kita 2,5-2,6 juta ton beras,” jelasnya.
Baca Juga: Bupati Pandeglang Usulkan Berbagai Program ke Kementan dan Bapanas
Arief menyebut, rata-rata harga gabah nasional hari ini sebesar Rp 7.040/kilogram (kg). Padahal harga gabah sebelumnya di atas Rp 8.000/kg. Apabila harga gabahnya berkisar Rp 8.000- 9.000/kg, maka harga beras dapat mencapai Rp 18.000/kg.
“Hari ini begitu harga gabah Rp 7.000, harga beras otomatis akan terkoreksi sebesar Rp 2.000, sekitar Rp 14.000, kembali ke Harga Eceran Tertinggi (HET),” jelasnya. Arief juga mengimbau agar beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yakni Rp 10.950/kg. Pasalnya, beras SPHP tidak boleh dijual di atas HET.
“Tim dari Pemerintah Pusat, lintas kementerian dan lembaga akan support dan memonitor semua evaluasi ke daerah,” terangnya. Di acara yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti harga pangan naik hingga terjadi kelangkaan saat Ramadan dan Idul Fitri. Karena itu, Pemda diminta melakukan antisipasi. “Mungkin akan terjadi harga-harga naik atau langka barangnya. Ini perlu kita jaga,” tambahnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada Februari 2024 baik secara bulanan maupun tahunan naik masing-masing 0,37 persen dan 2,75 persen. Hal itu diprediksi karena adanya permintaan cukup tinggi saat Pemilu 2024. Penyumbang utamanya berasal dari sektor makanan, minuman, tembakau, transportasi, serta penyediaan makanan dan minuman di restoran.
Tito mengaku, telah memberikan pedoman kepada pemimpin di daerah melakukan paling tidak sembilan langkah. Antara lain, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.
Selanjutnya, Pemda diminta melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah; menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; pencanangan gerakan menanam; melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait; melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Baca Juga: Jelang Iduladha, Harga Cabai dan Bawang di Lebak Melonjak
Kemudian, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi; serta memberikan bantuan transportasi dari APBD. “Ini cara kita menjaga inflasi tetap terjaga di angka yang kita inginkan dengan kekompakkan bersama,” imbuhnya. (rm)
