SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menjalin kerjasama terkait pengelolaan sampah dengan tempat pembuangan akhir (TPA) Nambo yang berada di Bogor. Kerjasama ini diketahui baru berjalan satu bulan.
Kepala DLH Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman menyebutkan, jumlah sampah yang dikirim ke TPA Nambo hanya 20 ton setiap harinya. Jika dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan kota dengan motto ‘cerdas, modern, dan religius’ ini tidak sampai setengahnya. Dimana, rata-rata berkisar 400 ton.
Meski begitu, Wahyunoto mengklaim pihaknya masih menegosiasikan agar jumlah sampah yang dikirim agar kapasitasnya bisa ditambah. Paling tidak, TPA Cipeucang yang diperkirakan akan overload bisa tertangani. Mengingat, kerjasama dengan TPA Cilowong Serang berakhir tahun ini.
“Tetapi kita akan terus melakukan negosiasi supaya kapasitasnya ditambah. Karena mereka juga masih baru, masih secara paralel mempersiapkan teknologi, sistem dan saran prasarana disana, kita uji coba berjalan 18 sampai 20 ton perhari,” ucapnya.
Sebagai informasi, Pemkot Tangsel sebelumnya menjalin komunikasi dengan sejumlah daerah untuk kerjasama serupa. Salah satunya dengan Kabupaten Lebak. Tetapi, sampai saat ini belum juga ada yang terealisasikan.
Wahyunoto menyebut, permasalahan pengolahan sampah ini tidak hanya dialami Tangsel. Masih ada beberapa daerah khusus nya di Provinsi Banten yang mengalami hal serupa. Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan.
Baca Juga: Damkar Tangsel Waspadai Musim Kemarau Tingkatkan Risiko Kebakaran di TPA
“Sambil kita terus berupaya menjalin kerjasama dengan daerah kabupaten kota yang lain. Karena di kabupaten kota yang lain masalahnya juga sama, sampah belum tertangani dengan baik,” katanya.
Terakhir, Wahyunoto menyampaikan, dalam proses penjajakan kerjasama seringkali daerah yang bersangkutan minta dibangunkan fasilitas penunjang terlebih dahulu. Kata dia, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat di dalam kerjasama tersebut.
“Jadi kami memaklumi ketika mereka ingin bekerjasama kemudian diminta fasilitas terlebih dahulu, itu juga menjadi point-point yang memperlambat terlaksananya untuk penanganan kerjasama,” bebernya.
“Masih dicari titik temu, titik tengah, agar sama-sama menguntungkan tidak ada yang dirugikan. Kita juga tidak mau terbebani dengan permintaan-permintaan dari mereka,” pungkasnya. (eko)
