SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Banten memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang atas laporan keuangan tahun anggaran 2023. Ini adalah opini WTP ke-16 kali secara berturut-turut bagi Pemkab Tangerang sejak 2008.
“Jadi ini merupakan opini yang ke-16 kali secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Dede Sukarjo, Selasa (14/5).
Dia berharap raihan WTP ke-16 secara berturut-turut ini, dapat memacu Pemerintah Kabupaten Tangerang lebih baik lagi dalam menciptakan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dede mengaku, raihan WTP ke-16 secara berturut-turut ini memperlihatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat efektif dalam pengelolaan anggaran.
“Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan seluruh jajarannya yang telah mampu mepertahankan WTP ke-16 secara berturut-turut. Terus berinovasi meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tangerang,” ucapnya.
Pj Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono mengaku bersyukur, atas raihan opini WTP ke-16 oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang secara berturut-turut ini. Andi juga mengucapkan rasa terimakasihnya kepada para OPD yang telah bekerja keras dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Alhamdulillah. Kita kembali mendapat opini WTP ke-16 secara berturut-turut sejak 2008 hingga saat ini. Terimakasih kepada para OPD, ” ucapnya.
Baca Juga: Apresiasi Pendonor, Pemkab Tangerang Gratiskan Biaya Transfusi Darah di RS
Andi menegaskan Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus berkomitmen dan patuh terhadap segala bentuk rekomendasi dan arahan lebih lanjut terkait hasil LHP yang diberikan BPK RI terhadap LKPD tahun Anggaran 2023. Untuk itu dia meminta seluruh OPD agar segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai hasil rekomendasi yang diberikan.
Andi juga mengatakan, agar semua OPD aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan inspektorat dan BPK RI sehingga tidak terjadi lagi penyajian laporan yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami juga akan segera menindaklanjuti segala macam temuan dari hasil pemeriksaan BPK, agar Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya. (alfian)
