SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Peran pers dalam pemilu, khususnya dalam Pilkada, sangat penting dan krusial. Media massa dituntut untuk tetap netral dan independen, terutama dalam masa pemilu yang merupakan periode kritis bagi setiap daerah dengan berbagai kekhasan dan permasalahannya.
Hal ini ditegaskan oleh Sapto Anggoro, Kepala Pendataan Penelitian dan Ratifikasi Dewan Pers, dalam Workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada 2024 di Provinsi Banten. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ibis BSD City, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Selasa (28/5).
“Sebenarnya media kan memang dituntut untuk netral, independen. Sementara, pilkada itu merupakan waktu yang cukup krusial, bahkan bisa jadi lebih krusial dari pada pemilu dan pilpres. Karena setiap daerah memiliki kekhasan termasuk kekhasan permasalahannya,” ujar Sapto.
Sapto menyampaikan, Dewan Pers melakukan pelatihan kepada insan pers di seluruh Indonesia, termasuk di Banten dengan tujuan agar awal media memahami apa yang harus dilakukan dalam konteks peliputan pemilu. Sebab, peliputan pemilu tidak hanya sekedar melaporkan hasil survei elektabilitas, tetapi juga memberikan informasi yang benar dan seimbang. Sapto menekankan pentingnya pemahaman mengenai margin of error dalam hasil survei.
Ia mencontohkan, jika ada selisih elektabilitas dua persen antar calon, sementara margin errornya juga dua persen lebih, itu berarti hasilnya masih sama. Pemahaman sederhana ini perlu disampaikan agar media tidak memberikan kesan yang salah kepada publik.
“Ada elektabilitas mungkin dua persen selisihnya antar calon, sementara margin errornya juga 2 sekian persen jadi itu masih sama. Jadi jangan dianggap sudah wah, marjin itu nilainya lebih tinggi dari pada calon satu,” jelasnya.
Baca Juga: KPU Lebak Evaluasi Celah Sengketa Pilkada 2024
Menurutnya, pers harus membawa informasi yang mencerahkan dan membantu publik untuk memilih secara cerdas.
“Jadi pemahaman yang sederhana itu perlu disampaikan sehingga teman-teman Pers itu kan harus membawa informasi yang mencerahkan membantu kepada publik, termasuk mencerahkan bagaimana masyarakat bisa memilih secara cerdas siapa yang dipilih, untuk apa memilih si A akan memberikan manfaat kepada rakyat dan sebagainya,” kata dia.
Dewan Pers berkomitmen untuk mendukung media dalam memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Dengan begitu, demokrasi akan semakin baik dan masyarakat bisa mendapatkan pemimpin yang memberikan manfaat dan bermakna bagi daerah tersebut.
Dengan pelatihan dan dukungan dari Dewan Pers, diharapkan jurnalis mampu menjalankan tugasnya dengan profesional dan membantu menciptakan pemilu yang adil dan transparan. Ini penting untuk memastikan demokrasi yang sehat dan pemimpin yang berkualitas bagi kemajuan daerah.
Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Agus Muslim menekankan pentingnya kolaborasi dengan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait tahapan pemilihan kepala daerah. Sinergi antara KPU dan media massa menjadi sangat penting.
Dalam prosesnya nanti, kata Agus, anggota di KPU dalam pekerjaannya akan menyusun segala macam teknis dan prosedur hingga pelayanan kaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan publik, dan kebutuhan bagi para kandidat mencalonkan menjadi gubernur wakil gubernur, bupati atau walikota di kota/kabupaten maupun provinsi. Namun, hal-hal yang berkaitan dengan edukasi kepada publik atau masyarakat mengenai pemilihan umum yang baik tetap membutuhkan bantuan media massa.
Baca Juga: Kajian Sistem Pilkada Masuk Istana, DPR Belum Bergerak
“Karena kaitan dengan publikasi tidak bisa kita melakukan siar-siar kaitan dengan kegiatan-kegiatan tahapan pemilihan kepala daerah ini hanya dilakukan KPU,” katanya.
Menurut Agus, aspek teknis yang dikerjakan oleh KPU sangat membutuhkan dukungan dari media untuk memastikan publikasi informasi dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, kolaborasi dengan media sangat penting untuk menyosialisasikan tahapan dan kegiatan pemilihan kepala daerah kepada masyarakat.
“Maka ini perlu ada ruang ruang media atau teman teman jurnalis misal itu ada bagian yang harus dikolaborasikan. Sehingga, apa yang menjadi kepentingan sosialisasi informasi yang dilaksanakan oleh temen-temen KPU provinsi, kota/kabupaten menjadi terdistrikan informasi kepada publik. Sehingga publik tau apa yang sudah dilakukan oleh KPU, apa yang sedang dijalankan dan sebagainya,” ucapnya.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa informasi mengenai tahapan Pilkada, termasuk proses pencalonan dan pemilihan, dapat tersampaikan secara luas dan tepat waktu kepada masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik dalam proses pemilihan kepala daerah yang bersih dan transparan.
KPU Banten terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk media massa, untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. (eko)
