SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, menyatakan penyesalannya soal program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ramai disorot publik karena iurannya dipotong dari gaji pegawai. Basuki mempertanyakan aturan main Tapera yang terkesan tergesa-gesa.
Mulanya Basuki mengatakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah dikucurkan dana APBN mencapai Rp 105 triliun dari APBN. Basuki mengalkulasikan dana Tapera dapat terkumpul hingga Rp 50 triliun dalam 10 tahun ke depan.
“Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa. Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legowo lah,” kata Basuki seusai rapat kerja Komisi V DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Basuki kemudian mengungkit kritik yang muncul dari DPR hingga Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), terkait penerapan Tapera agar tak buru-buru diterapkan. Menurutnya, pihaknya turut mempertimbangkan itu.
“Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga, itu sudah Rp 105 triliun itu pun menarik uang berapa, 300-an lebih. Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR, Ketua MPR, untuk diundur, menurut saya, saya udah kontak Bu Menteri Keuangan juga, kita akan itu,” ujar dia.
Kelompok buruh sebelumnya meminta pemerintah mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Buruh mengatakan kehadiran Tapera membuat potongan pendapatan setiap bulan yang mereka terima mencapai 12%.
Baca Juga: DPMPTSP Kabupaten Serang Kawal Pembangunan Perumahan di Kragilan
“Karena buruh sudah dipotong hampir 12%, pengusaha sudah hampir dipotong 18%. Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1%, jaminan kesehatan 1%, PPh 21 pajak 5%, jaminan hari tua 2%, sekarang Tapera 2,5%, total mendekati hampir 12%,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam aksi tolak PP Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).
Seperti diketahui, Pemerintah Presiden Joko Widodo mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.
Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja. Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10. (bbs/san)
