SATELITNEWS.COM, SERANG – Sejumlah nelayan tradisional di Kabupaten Serang, mengaku terus dihantui kecemasan dalam melaksanakan aktivitasnya. Pasalnya, saat ini gempuran industri, pembangunan, reklamasi, serta banyaknya kapal-kapal besar membuat hasil tangkap ikan nelayan semakin susah. Apalagi, rata-rata nelayan tradisional masih menggunakan perahu kecil.
Hal itu diungkapkan Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Serang, Sabihis, disela-sela acara rembuk nelayan dalam rangka memperingati Hari Nelayan Internasional (HNI) tingkat Provinsi Banten, yang dilaksanakan di Kampung Kepuh, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Sabtu (29/6/2024).
Menurutnya, kondisi para nelayan tradisional saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan, nyaris tidak mendapat perhatian dari pemerintah.
Banyak persoalan nelayan yang sudah disampaikan kepada pemerintah, namun sampai sekarang belum juga mendapat tindakan konkrit. Walhasil, para nelayan di Kabupaten Serang pada khususnya, mereka terus mengalami kecemasan di tengah gempuran industri dan pembangunan.
“Harapan kami, ini menjadi sebuah langkah awal keberpihakan pemerintah kepada nelayan-nelayan tradisional,” ujarnya.
Diungkapkan Sabihis, beberapa persoalan mendasar yang saat ini dialami para nelayan di Kabupaten Serang adalah belum mempunyai SPBU di beberapa pangkalan.
Baca Juga: Waspada Sebaran Abu Vulkanik GAK, Masyarakat Diminta Gunakan Masker
Sementara itu, untuk membeli solar di SPBU umum semuanya dibatasi, dari mulai waktu sampai volumenya. Belum lagi antriannya yang sangat panjang.
“Solar itu merupakan kebutuhan dasar kami pak. Kalau untuk mendapatkan itu saja susah, bagaimana kapal-kapal kami bisa beroperasi,” pungkasnya.
Persoalan lainnya yang juga harus diperhatikan pemerintah adalah, pendangkalan laut. Terlepas itu, merupakan dampak dari reklamasi besar-besaran yang sedang dilakukan pemerintah atau bukan, nyatanya sejak adanya Pembangunan itu, para nelayan semakin sulit mendapatkan ikan karena lautnya sudah mulai dangkal.
“Apalagi kapal-kapal kami kecil pak. Tidak bisa jauh ke Tengah laut. Terbatas. Dengan menggunakan kapal kecil saja kami sering harus mengalah dengan kapal-kapal besar yang lalu-lalang. Dengan kondisi pendangkalan itu kami tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa pasrah,” ujarnya.
Berbagai aspirasi juga sudah nelayan sampaikan ke pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada Tindakan. Yang ada justru perusahan-perusahaan besar terus bertambah mengepung alur kapal-kapal kecil para nelayan.
Sehingga tidak jarang, terjadi biaya operasional nelayan berbanding terbalik dengan penghasilan.
Baca Juga: 80 Persen Rekomendasi BPK Perwakilan Banten Ditindaklanjuti
“Walhasil, mereka hanya pulang orang, tidak dengan membawa keuntungan. Yang ada, hutang di warung semakin menumpuk. Itu realita dan jeritan para nelayan. Mereka tidak bisa apa-apa menghadapi kondisi ini, tanpa ada keperpihakan pemerintah kepada mereka,” jelasnya.
Kedepan Sabihis berharap, pemerintah bisa melibatkan HNSI Ketika akan membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan masa depan nelayan. Para nelayan harus mendapat perlindungan dalam menjalankan aktivitasnya.
“Itu belum masuk pada persoalan perekonomian nelayan, akses kesehatan sampai pendidikan yang masih jauh dari harapan,” pungkasnya.
Dorongan yang sama, juga dikatakan Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni. Andra mengaku, dirinya sudah banyak berinteraksi dengan para nelayan, banyak keluhan dan aspirasi yang mereka ingin sampaikan kepada pemerintah berkaitan dengan keberlangsungan para nelayan di Provinsi Banten.
“Yang pertama saya ingin tekankan kepada pak Gubernur, tolong jangan dipisahkan nelayan dengan komunitasnya. Industri boleh berkembang, industri boleh tumbuh namun nelayan juga harus tetap hidup dengan kehidupannya,” ungkap Andra.
Kemudian, lanjutnya, untuk mengatasi persoalan yang dialami para nelayan itu, jangan lagi berbicara pada ranah kewenangan. Kalau memang bukan kewenangan, lantas harus dibiarkan para nelayan kita dengan persoalannya, itu kan tidak bijak dan mereka akan mengadu kepada siapa.
“Maka dari itu, saya mendorong untuk kita bersama-sama, berkolaborasi baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan solusi atas persoalan para nelayan,” ujarnya.
Di tempat yang sama Pj Gubernur Banten Al Muktabar, mengatakan jika dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah itu membuka ruang bagi semua. Itu yang perlu bahas bersama dan didiskusikan agar semua memiliki ruang untuk mengisi, melaksanakan dan memeprtanggungjawabkannya.
“Jadi peran-peran itu harus bersama. Kita tidak saling mentiadakan tetapi bagaimana saling mendukung untuk tujuan bersama dalam rangka pembangunan,” katanya.
Selanjutnya, para pendiri Provinsi Banten ini juga selalu mengingatkan kepada dirinya, agar melakukan percepatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan.
“Dan itu, merupakan bagian dari agenda Pembangunan yang harus disusun,” imbuhnya.
Terkait dengan pemerataan SPBU, lanjut Al, persoalan utamanya adalah pada pola distribusi saja. Pasalnya di beberapa titik Pelabuhan sudah tersedia itu, tinggal bagaimana intensitas itu ditingkatkan. Oleh karena itu, kedepan ini harus dikelola oleh satu manajemen besar dan itu harus dilakukan bersama.
“Baik swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (luthfi)
