SATELITNEWS.COM, LEBAK—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak mencatat masih ada 17 dari 50 orang calon legislatif terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak yang belum menyetorkan lampiran harta kekayaannya dari LHKPN ke KPK. Jika dalam waktu 21 hari sebelum pelantikan calon wakil rakyat tersebut belum juga menyerahkan, maka mereka tidak akan dilantik.
Kewajiban melampirkan harta kekayaan caleg terpilih itu diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 / 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu. Maka, Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terpilih pada pemilu 2024 wajib menyampaikan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara. Tanda terima pelaporannya wajib disampaikan ke kami paling lambat 21 hari sebelum pelantikan,” kata Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Lebak, Deni Wahyudin saat ditemui di kantornya di Jalan Abdi Negara, Kecamatan Rangkasbitung, Rabu (24/7).
Deni menambahkan, dalam aturan tersebut, jika caleg terpilih tidak melaporkan harta kekayaannya maka bisa tidak dilantik. Oleh karennya, Deni mengingatkan kepada caleg terpilih tersebut agar segera melaporkanya ke lembaga terkait. “Tentunya ada konsekuensi bagi caleg terpilih yang tidak melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah, caleg yang bersangkutan tidak akan dilantik,” ujarnya.
Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih bunyi ayat (3) pada Pasal 52.
Dari 50 caleg terpilih, 17 di antaranya tercatat belum mengirimkan tanda terima pelaporan harta kekayaan ke KPU Lebak, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Teknis Penyelenggaraan, Rudi, menambahkan, sesuai surat dari Ketua KPU RI pada tanggal 11 Juli 2024, calon terpilih yang belum menerima tanda terima dari KPK sampai dengan 21 hari sebelum pelantikan, maka calon terpilih tersebut dapat menyampaikan bukti pelaporan dan surat pernyataan kepada KPU. “Pernyataan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan belum menerima tanda terima pelaporan harta kekayaan dari instansi yang berwenang,” katanya.(mulyana)
Baca Juga: Aplikasi Sileuit KPU Lebak Masih Terkendala Jaringan
