SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik-baik saja. Meski demikian, ia menegaskan tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Megawati mengungkapkan hal tersebut dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Awalnya, Megawati bicara tentang dia mendengar banyak yang menyoroti relasi dirinya dengan Jokowi. “Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok,” kata Megawati.
Megawati menilai, keinginan memperpanjang masa jabatan presiden melanggar konstitusi. Ia pun mengajak ahli hukum yang datang di acara tersebut untuk mengangkat tangan apakah setuju dengan perkataannya itu.
“Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujar dia.
“Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan,” ujar Megawati.
Ketua Umum PDI-P ini menegaskan bahwa dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Megawati mengaku tidak ingin republik ini rusak.
“Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa,” kata Megawati.
Ketua Dewan Pengarah BPIP ini bercerita dia diminta tak boleh bicara soal etika hingga moral. Megawati mengatakan punya hak yang sama untuk bicara di depan publik.
Megawati awalnya cerita soal Presiden RI ke-1 Sukarno yang kerap dipenjara lalu menyinggung soal etika hingga moral.
“Kalian ndak punya nurani? Kalian tidak punya etika? Kalian tidak punya moral? Ayo pikir, bapak-bapak, ibu-ibu, terhormat. Apakah begitu sekarang Indonesia Raya itu ada mahkluk-mahkluk manusianya?” kata Megawati.
Megawati kemudian mengatakan dia tidak bisa dihalau untuk tak membicarakan hal tersebut. Sebab, kata Megawati, dia punya hak yang sama bicara di depan publik.
Baca Juga: PDI-P Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD
“Saya nggak bisa kalau terus, ‘Nggak boleh ngomong, Bu, nggak boleh ngomong’, nggak, saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara kalau mengakui kalau negara kita negara demokratis,” ujar Megawati.
Di hadapan gubernur dan Pj gubernur tersebut, Megawati meminta para kepala daerah sadar akan hal tersebut. Dasar kebebasan berpendapat itu adalah UUD 1945.
“Karena saya ingin ngomong seperti ini, ndak tahu sadar atau tidak, nanti akan kelihatan. Karena apa? Di dalam UUD Republik Indonesia 1945, setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Kalau saya salah, ngomong, tidak laki, tidak perempuan, jadi artinya, jangan ya macem-macem,” ucap Mega.
“Iya, dong, gimana sih, sudah diberi hak yang sama, tidak ada, dari presiden sampai kaum papa, haknya sama, ingat. Begitu juga dalam pemilu langsung, haknya sama. Jadi berikan kepada rakyat haknya mereka. Jadi kalian, saya minta sungguh-sungguh, jangan tidak netral, jangan tidak netral, saya tahu kok, tapi saya elus dada saya,” imbuhnya. (bbs/san)
