SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Fraksi-fraksi DPRD Kota Tangerang menilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang terhadap pendapatan daerah Kota Tangerang masih minim. Padahal di satu sisi, pemerintah daerah sudah menggelontorkan dana penyertaan modal yang tidak bisa dibilang sedikit.
Pandangan itu salah satunya disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) Kota Tangerang dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangerang dengan agenda “Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Walikota Mengenai Tiga Raperda” yang berlangsung di ruang sidang paripurna, Puspem Kota Tangerang, Kamis (25/06) pagi.
“BUMD harusnya menjadi menjadi ujung tombak dari perolehan PAD, tapi pada kenyataannya selama ini sektor pendapatan selalu didominasi pajak daerah. PDAM, PD Pasar dan PT Tangerang Nusantara Global (TNG) berapa target yang hendak dicapai, serta berapa realisasinya?”ucap juru bicara Fraksi PKS, Samsuri, kemarin.
Untuk itu, pihaknya menilai kinerja perusahaan pelat merah tersebut perlu ditingkatkan. Terlebih bila melihat pendapatan dari sektor retribusi parkir justru malah menurun sejak beralih ke PT TNG. Demikian halnya PD Pasar juga dianggap masih belum berkontribusi banyak terhadap perolehan PAD. “Seperti Pasar Bandeng dan Pasar Anyar belum maksimal, padahal pasar-pasar lain yang dikelola oleh swasta justru surplus,” ucapnya.
Senada, Fraksi PDI Perjuangan menilai perlu dilakukan evaluasi secara cermat terhadap efektifitas kinerja PT TNG maupun PD Pasar yang dianggap kurang signifikan. “Pemerintah harus mampu mendorong kedua instansi tersebut berkontribusi kepada kas daerah,” jelasnya. Sebab dengan penambahan sektor pendapatan akan mendorong kemandirian daerah. “Keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah adalah terwujudnya kemandirian ekonomi daerah yang tidak tergantung pada bantuan pusat,” jelasnya.
Sementara Walilkota Tangerang menjelaskan terdapat tiga raperda yang diajukan antara lain mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Perubahan Ketiga Atas Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta Raperda tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
Baca Juga: Anggaran dan Kuota Program Umrah 2026 Melonjak, DPRD Kota Tangerang Buka Opsi Panggil OPD
“Pemkot Tangerang telah memiliki fasilitas penitipan hewan sapi sebelum dilakukan pemotongan,” ungkap Arief saat menanggapi pernyataan dari salah satu fraksi DPRD Kota Tangerang.
Selanjutnya, jawaban Walikota terkait Raperda tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Arief menyampaikan dengan memperdayakan para Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.
“Pemkot berusaha meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan gizi,”ujarnya. Selain itu, demi menjaga stabilitas harga bahan pokok dan pangan, Wali Kota juga mengatakan terus melakukan pemantauan harga pangan ke pasar-pasar tradisional dan mengadakan gelar pangan murah. “Dengan menggunakan sistim pendataan di 13 pasar tradisional yang dilakukan tiga hari dalam seminggu,” pungkasnya. (made)
