SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Penyelenggaraan pilkada tidak murah. Buktinya, sampai bulan lalu saja pesta demokrasi di tingkat daerah secara serentak ini telah menelan biaya Rp 36 triliun dari alokasi anggaran Rp 37,52 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, hingga 23 Agustus 2024, telah menggelontorkan Rp 36,61 triliun kepada KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan Pilkada. Anggaran tersebut tercatat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2024.
“Dilakukan hibah dari APBD ke KPU dan Bawaslu, sudah terealisasi Rp 36,61 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di seluruh daerah di Indonesia. Jadi, (sudah) 97 persen,” kata Sri Mul, saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sri Mul menambahkan, dana Pilkada Serentak 2024 ini, dialokasikan dari APBD yang dikumpulkan ke Pemerintah Pusat. Jumlah keseluruhannya Rp 37,52 triliun. Yang sudah terealisasi sebesar Rp 36,61 triliun. “Dihibahkan ke KPU dan Bawaslu,” ujarnya.
Bendahara negara ini mengakui, masih ada beberapa daerah yang memiliki hambatan dari sisi anggaran. Sri Mul berjanji, Pemerintah Pusat akan membantu daerah tersebut. “Bentuk bantuannya intercept transfer ke daerah (TKD). Pertama, skema treasury deposit facility (TDF) senilai Rp 67,9 miliar ke 12 daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 555,4 miliar ke 56 Pemda, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 180,6 miliar ke 24 daerah,” jelas Sri Mul.
Dengan persiapan anggaran yang telah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sri Mul akan terus memonitoring agar Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri terus memonitor, meyakinkan Pilkada tetap berjalan pada tepat waktu dengan kondisi anggaran yang telah tersedia,” terangnya.
Pihak KPU memastikan akan menggunakan anggaran yang besar itu dengan sebaik mungkin. KPU juga yakin, anggaran itu tidak akan membebankan Pemerintah Pusat, sebab uangnya adalah milik Pemerintah Daerah. “Itu anggaran hibah daerah, bukan APBN,” ucap Komisioner KPU Idham Holik.
Sementara, Komisi II DPR kaget mendengar total anggaran Pilkada 2024 yang mencapai Rp 37,52 triliun. Menurut anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera, anggaran tersebut tergolong fantastis. “Angka yang besar. Perlu dirasionalisasi,” ucap Mardani.
Politisi PKS itu berharap ada efisiensi dalam pelaksanaan Pilkada ini. “Sederhanakan dan turunkan. Sayang uang sebesar itu, bagus untuk pembangunan. Apalagi dengan Pilkada yang serentak targetnya anggaran dan waktu jadi lebih efisien,” sebut dia.
Di dunia maya, warganet melongo mengetahui Pilkada menghabiskan anggaran puluhan triliun. Akun @BabaNomiss sangat menyayangkan dana sebesar itu habis untuk menyelenggarakan Pilkada. “Ngapain ada Pilkada, ngabisin anggaran aja,” tulisnya.
Sementara, akun @cungkringcutes menyebut, pelaksanaan Pilkada hanya akal-akal demi menggelontorkan uang. “Gua bilang sih, Pilkada ini cuma bagi-bagi doang sebetulnya. Prosesnya cuma gimmick doang, biar dibilang sungguhan dan buat gelontorin anggaran,” tulisnya. Akun @ArmaZulfikar mengusulkan agar kepala daerah dipilih DPRD saja. Tujuannya supaya Pemda tidak buang-buang uang. “Seharusnya Pilkada dipilih DPRD aja. Jadi, nggak habisin anggaran,” sarannya. (rm)
