SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan harapannya agar pimpinan dan Dewas KPK yang telah disetujui DPR RI bisa memberantas korupsi di Tanah Air tanpa ada upaya politisasi. Di lain pihak, Ketua KPK terpilih periode 2025-2029 Setyo Budianto memastikan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) akan dilanjutkan pada periode kepemimpinannya.
“Semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi. Kemudian, jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (05/12/2024) seusai penetapan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dan lima Dewan Pengawas (Dewas) KPK terpilih untuk periode 2024-2029. “Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya, adalah untuk memberantas korupsi,” ujarnya lagi.
Puan juga berharap pimpinan KPK bisa menjalankan kerja pemberantasan korupsi dengan profesional dibantu dengan latar belakang masing-masing. “Ada dari kejaksaan, ada dari hakim, kemudian ada dari polisi, ada auditor. Insya allah ke depannya ini saling melengkapi,” kata dia.
DPR akan bersurat kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar persetujuan DPR bisa diproses. “Selanjutnya, tentu saja akan ditetapkan oleh Presiden dan Pemerintah,” ujarnya.
Kemarin, DPR RI resmi menetapkan lima pimpinan KPK dan Dewas KPK terpilih untuk periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I 2024-2025 di Gedung Nusantara II.
Kelima Pimpinan KPK terpilih tersebut adalah Setyo Budiyanto (mantan Direktur Penyidikan KPK), Johanis Tanak (Komisioner KPK saat ini), Fitroh Rohcahyanto (jaksa yang sempat menjadi Direktur Penuntutan KPK), Agus Joko Pramono (mantan Wakil Ketua BPK) dan Ibnu Basuki Widodo (hakim di Pengadilan Tinggi Manado).
Baca Juga: Anggota DPR RI Wahidin Halim Janji Kawal Kasus SIP Pamulang
Pada rapat paripurna tersebut hanya hadir empat calon pimpinan KPK. Johanis Tanak yang merupakan petahana sedang menjalankan tugas di Bali.
Sementara di kursi dewan pengawas KPK diisi oleh Chisca Mirawati (Founder & Managing Partner CMKP Law), Benny Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas), Wisnu Baroto (jaksa), Sumpeno (hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta) dan Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda).
BeritaTerbaru
“Sidang dewan yang kami hormati sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhdap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Sementara itu, Ketua KPK terpilih periode 2025-2029 Setyo Budianto memastikan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) bakal dilanjutkan di periode kepemimpinannya. “Sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper OTT tetap lanjut,” kata Setyo.
Menurutnya, semua pimpinan KPK bakal sepakat untuk melanjutkan OTT. Setyo mengatakan diskusi yang muncul hanya soal penamaan OTT. “Sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan. Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya, gitu, apa nomenklatur,” katanya.
Baca Juga: Makelar Kasus Tak Sakti Tanpa Orang Dalam, Ketua KPK Soroti Jabatan “Basah-Kering”
Terkait Pimpinan KPK yakni Johanis Tanak yang ingin menghapus OTT, Setyo mengaku belum bertemu untuk membahas itu. “Kami kan belum pernah bertemu secara langsung berlima, gitu. Itu kan penjelasan dulu. Saya yakin itu hanya sifatnya apakah penjelasan beliau dari sisi nomenklatur atau dari sisi penamaan saja, atau memang beliau tidak setuju,” ujarnya.
Di kepemimpinannya nanti, Setyo mengaku bakal mengaktifkan kembali kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. “Visi misi itu kan bukan visi misi saya, bukan visi misinya Pak JT, bukan visi misinya AJP, Pak Ibnu maupun Pak Fitroh, tapi visi misi berlima. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pimpinan yang sebelumnya, yang baik pasti akan kami lanjutkan, yang kurang pasti akan kami evaluasi, untuk kemudian sebagai bahan perbaikan,” katanya.
Setyo Budiyanto, mengatakan pimpinan KPK yang sekarang akan habis pada 20 Desember mendatang jika merujuk Undang-undang. Dirinya mengatakan masih menunggu lebih lanjut informasi dari KPK kapan dirinya akan dilantik. (bbs/san)
