SATELITNEWS.COM, LEBAK—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Lebak mengalokasikan 2 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 untuk mendukung program makan bergizi gratis (MGB). Alokasi itu menurut Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lebak berdasarkan arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
“Untuk mendukung program tersebut, sementara dialokasikan 2 persen dari pendapatan asli daerah (PAD),” kata kata Kepala BKAD Lebak, Halson Nainggolan, Minggu (5/1/2025). Anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dialokasikan merupakan pembagian beban (burden sharing) dengan pemerintah daerah yang merupakan skema diterapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kata Halson, alokasi 2 persen dari target PAD tahun 2025 tersebut berdasarkan arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Tetapi ia belum tahu apakah untuk pelaksanaan MBG di Lebak anggarannya juga akan dibantu oleh pemprov. “Masih menunggu aturan lebih lanjut,” ucap Halson.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak dari Fraksi Gerindra, Bangbang SP mengatakan, saat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 pengalokasian anggaran untuk MBG tidak muncul. “Saat pembahasan belum muncul untuk alokasi kegiatan progam tersebut. Tetapi setelah proses evaluasi APBD di gubernur sudah ada arahan untuk mengalokasikan anggaran,” tutur Bangbang.
Mengenai arahan Pemprov Banten bahwa 2 persen PAD Lebak dialokasikan untuk program tersebut, menurut Bangbang pasti sudah dengan berbagai pertimbangan. “Pendapatan (PAD) kita kan masih terbilang cukup rendah ya, masih di angka sekitar Rp 460 miliar sekian, jadi alokasi 2 persen pasti mempertimbangkan itu juga, termasuk beban APBD,” ujar Ketua DPD Gerindra Lebak ini.
Namun begitu, sejauh ini memang belum diketahui kebutuhan apa yang akan ditopang oleh anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Lebak. Belum ada petunjuk teknis (juknis) mengenai hal itu. “Apakah untuk menambah kebutuhan pangannya atau untuk operasionalnya. Masih menunggu juknis,” katanya.(mulyana)
Baca Juga: Komnas HAM Bongkar Tujuh Masalah MBG
BeritaTerbaru
