SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1/2025). Di sisi lain, PDIP menilai Hasto sudah dijadikan target penanahan sebelum kongres partai tersebut berlangsung.
“Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025, pada jam 10. Dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut,” kata Hasto dalam jumpa pers terkait HUT ke-52 PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1).
Hasto akan diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi terkait pergantian antarwaktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Dia mengatakan akan memberikan keterangan di KPK dengan sebaik-baiknya. Ia menyebut hal itu sejalan dengan jalan politik partainya yang berakar dari Presiden Pertama RI Soekarno dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
“Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya, ketika memperjuangkan demokrasi,” ujar Hasto yang baru terlihat di muka publik lagi setelah beberapa waktu.
Hasto mengaku sudah bersiap memenuhi panggilan KPK, yakni dengan menyemir rambut agar terlihat hitam. “Kalau ada yang nanya persiapan apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum, dan ini kata Pak Djarot juga saya menjadi lebih muda,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Hasto telah dipanggil untuk diperiksa pada Senin (6/1/2025), tetapi ia tidak hadir dengan alasan ada agenda lain. KPK lalu menjadwalkan pemanggilan ulang pada pekan depan.
Baca Juga: 36 Operasi Tangkap Tangan, 21 Kepala Daerah Diciduk
Sementara itu, tim hukum PDI-P mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Hasto sudah ditarget untuk ditahan sebelum Kongres PDI-P 2025 “Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ketua DPP PDI-P bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy di tempat yang sama.
Ronny mengatakan, penahanan Hasto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai. Penahanan ini, juga dimaksudkan untuk menekan partai berlambang banteng moncong putih agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi.
“Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, penetapan tersangka, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum,” kata dia. “Tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres,” ujar dia.
Ronny menyatakan, pihaknya menyerukan agar semua kader, simpatisan, dan keluarga besar PDI-P tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Mereka diminta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak merusak partai.
“PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” pungkas dia. (bbs/san)
