SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten mengklaim, siap swasembada pangan pada tahun 2025 ini. Kesiapan itu, dari mulai ketersediaan irigasi, distribusi pupuk, bibit unggul, ketersediaan dan harga pangan, sampai tata kelola perikanan dan pergaraman.
Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A. Damenta, saat Rakortas Bidang Pangan di Provinsi Banten tahun 2025, bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian/Lembaga Lainnya, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (10/1/2025).
Damenta mengatakan, dari sektor irigasi, Provinsi Banten didukung oleh 1.419 Daerah Irigasi (DI), yang terdiri atas lima kewenangan Pemerintah Pusat, 22 kewenangan Provinsi, dan 1.392 kewenangan Kab/Kota.
“Dalam rangka tindak lanjut surat Menteri Pertanian tanggal 06 Desember 2024, perihal data identifikasi kebutuhan fasilitasi irigasi di Provinsi Banten, kami telah menyampaikan identifikasi fasilitasi irigasi yang perlu perbaikan,” kata Damenta, Jumat (10/1/2025).
Untuk memenuhi sumber air baku/irigasi, ada beberapa waduk dan bendungan yang sudah bisa dioptimalkan seperti, waduk Sindangheula, Bendungan Karet Tersaba, Waduk Cidanau, Waduk Pasir Kopo, Waduk Cilawang, Bendungan Ciliman dan Waduk Karian.
“Sumber air baku itu, dapat memenuhi kebutuhan air pada lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Banten,” ujarnya.
Baca Juga: Temuan BPK Berulang, Tata Kelola dan Kepatuhan Pemprov Banten Dinilai Lemah
Pada tahun 2024, luas lahan persawahan di Provinsi Banten mencapai 197.845 hektar yang tersebar di 7 Kab/Kota. Namun secara dominan berada pada Kabupaten Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.
“Pada tahun 2025 ini, swasembada padi di Provinsi Banten luas tanam ditargetkan sebesar 624.053 hektar dengan produksi padi sebanyak 2.888.375 ton,” tuturnya.
BeritaTerbaru
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, swasembada pangan yang semula ditargetkan oleh bapak Presiden Prabowo pada tahun 2029, dipercepat menjadi tahun 2027.
Untuk itu Pemerintah Daerah (Pemda) bersama seluruh jajarannya, harus bergerak cepat.
“Sekarang kita ini baru bekerja sekritar tiga bulan, namun sudah banyak yang dikerjakan. Oleh karena itu kami ingin memetakan permasalahan di daerah terkait dengan swasembada pangan,” ungkap Zulkifli.
Dikatakan Zulkifli, Pemda harus menjaga betul agar sawah-sawah itu tidak boleh berubah fungsi. Karena Indonesia ini lahar terbaik ada di Pulau Jawa, termasuk Banten.
Baca Juga: Program Bang Andra Diklaim Perkuat Konektivitas Antar Desa
“Banten 200.000 hektar dan ada perubah sekritar 6.450 hektar. Ini sudah cukup. Lahan perwasahan itu harus terus dioptimalkan,” ujarnya.
Menurut Zulkfili, pemerintah sudah melarang impor beberapa komoditi pangan seperti garam, jagung, gula dan beras. Dalam rangka swasembada pangan itu, pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder terkait merupakan satu tim yang harus saling support.
“Nanti kita awasi bareng-bareng baik dari permasalahan irigasi, pupuk, penyuluhan dan yang paling penting bagaimana hasil petani ini diserap dengan baik,” tutupnya. (luthfi)
