SATELITNEWS, JAKARTA—Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan diperuntukkan bagi keluarga miskin, utamanya yang miskin ekstrem. Peserta didiknya tak akan dipungut biaya alias gratis. Dalam tahap awal pelaksanaan program ini akan dimulai dengan tingkat SMA.
“Kita ingin menggagas mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK. Bahkan, bisa jadi nanti dikombinasikan dengan madrasah,” kata Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, dalam jumpa pers, di sela-sela rapat pembahasan pembentukan Sekolah Rakyat, di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Nuh memastikan mekanisme sekolah ini berbentuk boarding school atau asrama. “Ini bentuknya adalah boarding. Fasilitas awal sudah ada, fasilitasnya Kemensos. Tetapi, infrastruktur saja tentu belumlah cukup untuk melaksanakan sebuah pendidikan formal. Dari sinilah teman-teman dari Dasmen (Pendidikan Dasar Menengah) dari Dikti (Pendidikan Tinggi) khususnya terlibat langsung,” ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.
Keterlibatan Dikdasmen dan Dikti, adalah terkait proses perizinan. Kemudian mereka juga dilibatkan dalam pengisian pendidik. Untuk itu, Dikdasmen atau pun Dikti bakal menyiapkan pengajar khusus untuk Sekolah Rakyat.
“Karena memang sekolah ini sekolah yang sangat khusus. Kurikulumnya pun juga, beliau (Dasmen) ini sebagai kepala pengembangan kurikulum. Itu pun juga akan kita kembangkan kurikulum khusus karena mereka itu boarding. Dan juga tata kelolanya,” tutur Nuh.
Nuh menyatakan, gagasan Presiden Prabowo ini menjadi sarana untuk memotong mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. “Sehingga sudah benar ini cara ini. Jalannya sudah benar. Tinggal kita perkuat, kita realisasikan. Yang kedua, sesuai dengan arahan Pak Mensos, ini akan kita mulai tahun ini. Tahun akademik, tahun ajaran 2025-2026,” tegas Mohammad Nuh.
Baca Juga: Wabup Lebak Gagas Bapak-Ibu Asuh di Sekolah Rakyat
Nuh bakal memastikan Sekolah Rakyat betul-betul dimasuki oleh siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin. Meski demikian, bangunan sekolah dan beragam fasilitas harus memenuhi standar kualitas.
“Mulai dari kualitas inputnya nanti kita pastikan. Jangan sampai karena sekolah ini gratis dan seterusnya. Sekolahnya bagus, orang yang tidak miskin ngaku miskin, tidak boleh. Pastikan ini memang untuk warga yang miskin,” tandas dia.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf membeberkan bahwa rapat pembentukan sekolah rakyat turut dihadiri kementerian/lembaga lainnya. “Hadir juga Sekretaris Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, kemudian ada yang mewakili Pak Pratikno dari Kemenko PMK, ada dari Dikdasmen (Pendidikan Dasar Menengah), ada dari Dikti (Pendidikan Tinggi), ada dari KSP (Kantor Staf Kepresidenan), ada banyak lagi dari Kementerian Lembaga termasuk dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Kemensos ditugaskan sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat. Sebagai penanggung jawab, Kemensos dipastikan bakal bekerja sama dengan Dikdasmen, Dikti, dan kementerian/lembaga lain. Kemensos juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Sekolah Rakyat akan mulai dibuka pada tahun ajaran ini. “Ya, Sekolah Rakyat sudah dalam proses ini. Sesuai arahan presiden, Insya Allah tahun ini akan dibuka,” kata Gus Ipul. “Tentu anggarannya akan didukung oleh Presiden. Nanti kita lihat lah,” imbuhnya.
Gus Ipul belum memerinci berapa kira-kira anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan Sekolah Rakyat ini. Terkait daerah percontohan Sekolah Rakyat, Kemensos beserta Tim Formatur juga bakal mengkaji lebih lanjut. “Ya nanti kita akan koordinasi dulu dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota. Di daerah mana yang siap,” ujar politisi PKB ini. (rmg/san)
Baca Juga: Bupati Dewi Matangkan Persiapan MPLS SR, Prioritaskan Keamanan dan Kenyamanan
