SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 defisit alias tekor 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025. Defisit pertama dalam empat tahun terakhir.
Fakta itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3), Kamis (13/3/2025).
Awalnya, Sri Mulyani menjelaskan mengapa laporan APBN Januari 2025 tak disampaikan bulan lalu, padahal biasanya secara bulanan. “Beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor,” ungkapnya.
Sri Mulyani menjelaskan defisit per 28 Februari 2025 ini dikarenakan belanja negara pada dua bulan pertama menembus Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari pagu APBN tahun ini. Meski demikian, defisit ini masih dalam target desain APBN 2025. “APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% masih dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” kata dia.
Dari sisi keseimbangan primer juga tercatat masih surplus Rp 48,1 triliun alias 76 persen terhadap APBN. Pendapatan negara sampai Februari 2025 terkumpul Rp 316,9 triliun atau 10,5% terhadap APBN. Rinciannya, penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp76,4 triliun.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% terhadap APBN. Terdiri dari belanja pemerintah pusat pada Januari 2025-Februari Rp211,5 triliun, sisanya Rp136,6 triliun disalurkan berupa transfer ke daerah (TKD).
“Sampai dengan akhir Februari (2025), pembiayaan anggaran tercapai Rp220,1 triliun. Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar,” jelasnya.
Sri Mulyani juga memastikan efisiensi anggaran belanja pemerintah tidak akan mengganggu target defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Efisiensi tetap pada penurunan belanja, baik di pusat dan daerah, yang mencapai Rp306,69 triliun. Ini direalokasikan, sehingga postur APBN tidak berubah,” kata dia.
Efisiensi ebih bersifat refocusing dan reposturing dari postur belanja. “Belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun, transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Itu komposisi bisa berubah, tapi total besarnya tetap Rp3.621,3 triliun,” ujar Menkeu.
Terkait pelemahan Rupiah, Sri Mulyani mengatakan antara lain disebabkan oleh sejumlah kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Nilai tukar rupiah hingga 28 Februari 2025 berada di level Rp 16.340 per dollar AS, melemah dibandingkan posisi akhir 2024 di level Rp 16.162.
Sejak dilantik, Trump terus mengambil kebijakan eksekutif yang menimbulkan gejolak secara internasional.
“Trump mengincar negara yang surplus atau AS mengalami defisit terhadap negara ini,” ujarnya.
Terdapat 20 negara yang mengalami surplus neraca perdagangan dengan AS. Tiga negara diantaranya telah dikenakan tarif impor, yakni China, Meksiko, dan Kanada. Ketiga negara itu lalu mengenakan tarif impor balik.
Indonesia berada di posisi ke-15 negara penerima surplus perdagangan dengan AS. Tahun 2024, Indonesia mengalami surplus US$19,3 miliar. “Kebijakan tarif kepada negara yang surplus berpotensi menciptakan biaya dari supply chain manufaktur dan terutama sektor digital yang akan meningkat,” jelas Sri Mulyani. “Ini yang harus kita sekarang teliti dan waspadai,” imbuhnya.
Selain itu, rantai pasok secara umum berpotensi mengalami disrupsi ditambah dengan harga komoditas yang semakin bergejolak. Sentimen pasar pun diprediksi bakal tersebut bergejolak atau volatile, sebagaimana terjadi satu bulan terakhir.
“Ternyata selama ini yang dianggap aman, friendshoring, itu sekarang tidak ada friends lagi. Kalau kamu berteman, kita amankan. Ternyata definisi teman, tidak ada lagi di dalam konteks hari ini,” tutur Sri Mulyani.
Dari sisi pajak, penerimaan mencapai Rp187,8 triliun sampai dengan Februari. Baru mencapai 8,6 persen dari target, lebih rendah 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 269,02 triliun.
Bendahara Negara meminta penerimaan pajak yang mengalami penurunan tidak perlu didramatisir. “Jadi saya mohon teman-teman tidak mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang laku tetapi tidak bagus untuk kita semua,” kata dia. “Untuk ekonomi juga nggak bagus, untuk Anda semua sebagai media menurut saya juga nggak bagus karena kalau ekonomi nggak bagus, pasti akan kena juga,” tambahnya.
Terkait deflasi, Sri Mulyani menegaskan hal tersebut terjadi karena kebijakan yang diambil pengambil keputusan, bukan akibat lemahnya daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,09 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2025. Deflasi tahunan terakhir tercatat pada Maret 2000.
Deflasi, kata Sri Mulyani, dipicu oleh sejumlah kebijakan yang membantu dan meringankan beban masyarakat. Antara lain, diskon 50 persen tarif listrik pada Januari-Februari 2025, kebijakan diskon tarif tiket pesawat hingga diskon tarif tol untuk menunjang mobilitas momen Lebaran tahun ini.
Deflasi itu dinilai sebagai prestasi Indonesia di saat banyak negara sedang diserang oleh tingkat inflasi yang terbilang tinggi. “Jadi ini salah satu pencapaian Indonesia untuk stabilisasi yang sangat bagus. Ini cerita positif ekonomi Indonesia, cerita positif di tengah perang di bidang ekonomi dan dagang dunia yang eskalasinya tidak terpikirkan sebelumnya,” ungkap dia. (rmg/san)
