SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Sebanyak 45 Sekolah Rakyat dinyatakan siap memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025-2026. Lokasi sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Bekasi, Temanggung, Pati, Malang, hingga Surabaya.
“Sampai sekarang kira-kira baru 45 yang fix siap diselenggarakan sebagai Sekolah Rakyat,” kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, usai rapat pleno persiapan penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat, di kantor Kementerian Sosisal (Kemensos) Rabu (19/3).
Menurut Gus Ipul, pemerintah sejauh ini telah menerima 198 usulan lokasi untuk Sekolah Rakyat. Usulan tersebut mencakup gedung-gedung yang berpotensi direvitalisasi, maupun lahan kosong seluas 5 hingga 10 hektar yang bisa dibangun menjadi sekolah baru. Namun, tidak semua lokasi tersebut memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.
“Dari total usulan, 151 lokasi masih dalam kajian lebih lanjut. Sekitar 115 berupa lahan kosong, sedangkan 36 lainnya berupa bangunan yang mungkin bisa kita revitalisasi. Dari semua itu, baru 45 lokasi yang benar-benar siap,” jelasnya. Kemensos sendiri telah mengusulkan lebih dari 40 lokasi, namun semuanya masih dalam tahap evaluasi kelayakan.
Gus Ipul menargetkan total 200 Sekolah Rakyat bisa beroperasi pada tahap pertama. Saat ini, sekitar 100 lokasi hampir memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan. “Rencananya, kita ingin ada 200 sekolah di tahap awal. Mudah-mudahan semua rencana ini berjalan lancar, dan proses belajar-mengajar bisa dimulai pertengahan 2025,” tegasnya.
Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Muhammad Nuh, mengumumkan bahwa rekrutmen siswa akan dimulai 1 April 2025. Proses seleksi ini akan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi calon siswa di masing-masing daerah, dengan fokus utama pada kelompok masyarakat paling miskin.
“Insya Allah mulai 1 April, Satgas akan mulai rekrut calon murid berdasarkan klaster ekonomi, atau desil,” ujar Nuh. “Kita utamakan Desil 1, yaitu masyarakat miskin ekstrem. Kalau kuota masih ada, kita lanjutkan ke Desil 2 dan seterusnya.”
Para calon siswa akan menjalani serangkaian tes, mulai dari akademik, psikotes, hingga pemeriksaan kesehatan. “Kami ingin tahu tidak hanya kemampuan akademik mereka, tapi juga kondisi gizi, kesehatan, dan IQ. Semua ini kita lakukan dengan dukungan lembaga-lembaga profesional,” tambahnya.
Setelah masuk, perkembangan siswa akan dipantau tiap semester. “Kami ingin mereka tumbuh lebih sehat, bebas dari stunting, dan berkembang dalam aspek akademik maupun mental. Nanti kita juga akan buat laporan berkala untuk publik agar tahu progres anak-anak di Sekolah Rakyat,” kata Nuh.
Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pertengahan Juli 2025, bersamaan dengan tahun ajaran baru. Itu artinya, tim formatur hanya punya waktu tiga bulan untuk mematangkan segala persiapan. “Target kita, semua siap per 1 Juli 2025, dua minggu sebelum sekolah dimulai,” jelas Nuh.
Dalam rapat pleno yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, beberapa hal penting juga dibahas—mulai dari kurikulum, rekrutmen guru, hingga tata kelola dan pembiayaan. “Kita ingin dana dari APBN maupun sumber lain dikelola dengan transparan. Prinsip good governance harus jadi pedoman,” tegasnya.
Nuh menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan untuk mencetak tenaga kerja sesuai program pemerintah, melainkan untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. “Orientasinya bukan untuk langsung ke lapangan kerja, tapi agar mereka bisa lanjut kuliah dan punya masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lewat program KIP maupun Bidik Misi, agar bisa mendapat keringanan biaya. “Setelah lulus, mereka bebas. Yang penting, mereka sudah punya bekal untuk melangkah ke kehidupan berikutnya,” kata Nuh.
Tak hanya pelajaran akademik, siswa Sekolah Rakyat juga akan diajarkan keterampilan tambahan yang relevan di dunia digital. Nuh mencontohkan, sejak tingkat SMP, mereka akan belajar coding, cyber security, hingga data science—semuanya disertai sertifikat kompetensi.
“Kalau suatu saat mereka tidak bisa lanjut kuliah karena satu dan lain hal, mereka tetap punya sertifikat digital yang bisa dipakai untuk bekerja, entah di dalam atau luar negeri. Yang penting, kita bantu putus rantai kemiskinan itu,” tutup Nuh. (rmg/san)
