SATELITNEWS.COM, SERANG—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengajukan enam titik lokasi untuk dibangun sekolah rakyat milik Kementerian Sosial (Kemensos RI). Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan, dari enam lokasi itu sebanyak lima lokasi diusulkan oleh Pemprov Banten,
sedangkan satu lokasi tambahan diajukan oleh Kabupaten Lebak dengan luas lahan mencapai 10 hektare.
“Kami sudah mengajukan lima titik untuk provinsi, dan satu titik tambahan dari Kabupaten Lebak dengan luas 10 hektare,” kata Andra, Kamis, (20/3).
Terkait skema pembangunannya, Andra menjelaskan, Pemprov Banten menawarkan dua opsi untuk pendirian sekolah rakyat tersebut. Pertama, melalui pembangunan unit sekolah baru oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Pekerjaan Umum. Kedua, memanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada tetapi belum optimal penggunaannya.
“Ada sekolah kita dengan lahan luas hingga 7 hektare, yaitu SMKN 2 Pandeglang, itu saat ini beroperasi tapi hanya menampung sedikit siswa karena bangunannya yang kurang memadai. Bangunan sekolah tersebut sudah berdiri sejak masa Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di tahun 1996. Nah, maka ini bisa kami gunakan untuk dioptimalkan penggunaannya,” jelasnya.
“Hanya saja meski strukturnya masih kokoh, bangunan tersebut memerlukan renovasi agar bisa difungsikan sebagai sekolah rakyat,” tambahnya.
Baca Juga: Pengamat Dukung Gaji PPPK Paruh Waktu Dianggarkan Pemprov Banten pada 2027
Andra mengatakan, untuk proses pembangunannya bisa menggunakan anggaran dari program daerah ataupun dana dari pemerintah pusat.
“Boleh menggunakan program pemerintah pusat, boleh juga harus menggunakan program kita. Yang penting bagaimana caranya ini bisa optimal dan rakyat bisa mendapatkan manfaat,” paparnya.
BeritaTerbaru
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa, sekolah rakyat ini merupakan bagian dari program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini bertujuan memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kami berharap setiap kabupaten/kota di Banten minimal memiliki satu sekolah rakyat,” ujar Saifullah.
Ia menegaskan, sekolah rakyat di Banten ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini akan dijalankan secara bertahap menyesuaikan dengan kesiapan daerah. “Kalau memungkinkan, kita mulai tahun ini. Kalau tidak, bisa pada tahap kedua tahun depan. Di Banten, kemungkinan akan ada satu atau dua sekolah yang beroperasi lebih awal,” katanya.
Saifullah Yusuf mengatakan, sekolah rakyat ini nantinya akan diperuntukan bagi siswa miskin yang masuk dalam data desil 1, yang tentunya memiliki keinginan besar untuk belajar. Siswa tersebut nantinya harus mendapatkan izin untuk tinggal di asrama
Baca Juga: Singgung Bank Banten, Wabup Lebak Minta Gaji PNS Lewat Kopdes Dikaji Ulang
“Tentu ini diperuntukan bagi anak-anak kita yang masuk dalam data desil 1 namun memiliki keinginan besar untuk belajar. Kita harapkan, melalui program ini dapat melahirkan generasi anak-anak yang cerdas secara intelektual, bermental tangguh, dan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Sekaligus bisa memutus rantai kemiskinan di kalangan keluarga miskin ekstrem,” tandasnya. (mpd/azm/rmg)
