SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia (May Day) Presiden Prabowo Subianto berjanji bakal menghapus sistem kerja alih daya atau outsourcing. Selain hapus outsourching, juga akan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bagian dari upaya memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.
Janji tersebut disampaikan langsung di hadapan ribuan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Presiden Prabowo hadir di Monas sekitar pukul 10.00 WIB, mengenakan pakaian safari krem khasnya, topi, dan kacamata hitam. Ia tiba menggunakan kendaraan taktis Maung Pindad dan langsung dikerumuni buruh yang menyambutnya dengan antusias. “Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Dewan tersebut akan menjadi forum konsultatif yang berisi tokoh-tokoh buruh dari berbagai daerah. Tugasnya antara lain memberikan masukan kepada Presiden mengenai pembaruan regulasi ketenagakerjaan, termasuk penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan serikat pekerja.
Presiden menekankan bahwa penghapusan outsourcing harus dirancang secara hati-hati dan realistis. Di satu sisi, pemerintah berpihak pada pekerja, tetapi di sisi lain juga mempertimbangkan kepastian investasi. “Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” kata Prabowo.
Guna memperkuat dialog antara pekerja dan pengusaha, Prabowo mengumumkan rencana pertemuan berskala nasional antara dua kelompok tersebut. Dalam waktu dekat, sebanyak 150 pimpinan serikat buruh akan dipertemukan dengan 150 pimpinan perusahaan dalam sebuah forum dialog di Istana Bogor. “Saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia,” ujarnya.
Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang terbuka untuk membangun kesepahaman baru antara pengusaha dan pekerja. Presiden juga menegaskan bahwa pengusaha tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh. “Kita akan duduk bersama, saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” ucap Prabowo.
Di luar penghapusan outsourcing, Presiden juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang ketenagakerjaan, termasuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Pekerja Laut serta sektor perikanan. Pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) juga akan diupayakan guna mencegah terjadinya PHK sepihak. (rm)
