SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah tengah mematangkan peluncuran Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Saat ini sudah terdapat 65 titik Sekolah Rakyat yang siap beroperasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa sekolah-sekolah ini diperkirakan akan menampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga miskin ekstrim, meningkat dari rencana awal yang hanya mencakup 53 lokasi.
“Sekarang terus berproses, masih ada sekitar 35 lagi yang sedang didalami dan kemungkinan lebih dari 30 dinyatakan layak,” kata Gus Ipul seusai rapat koordinasi lintas kementerian di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Apabila 35 titik tambahan tersebut lolos verifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total kapasitas Sekolah Rakyat bisa mencapai lebih dari 10.000 siswa. Setiap sekolah diperkirakan menampung 50 hingga 100 siswa.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan peluncuran Sekolah Rakyat pada pertengahan Juli 2025. Pemerintah juga tengah berupaya keras untuk bisa menggenapi target 100 titik hingga pertengahan Juli mendatang.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini terbilang tinggi. Dari 65 titik yang disiapkan, tercatat lebih dari 9.000 pendaftar meskipun kapasitas yang tersedia hanya untuk 6.800 siswa. “Mohon doanya, kami terus bekerja bersama Kementerian PUPR untuk mengejar target 100 titik,” kata Gus Ipul.
Baca Juga: Menteri Sosial Perkuat Sistem Pengawasan Sekolah Rakyat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program ini, mulai dari penyediaan lahan, infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, hingga keberadaan guru dan peserta didik.
“Terkait guru, murid, dan juga izin lahan, perlu kerja sama erat dengan pemda,” kata Tito.
Tito menyebutkan ada 351 usulan lokasi dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun, perlu verifikasi agar lokasi tersebut memenuhi kriteria, termasuk status lahan yang bebas sengketa, serta akses air dan listrik yang memadai. “Namanya usulan kita harus lihat dulu, ini memenuhi kriteria atau tidak,” jelasnya.
Untuk mempercepat dukungan dari daerah, Tito menyampaikan bahwa Kemendagri akan mengirim surat edaran kepada kepala daerah. Jika dibutuhkan, daerah bisa menerbitkan peraturan daerah (Perda) agar aset daerah dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan Sekolah Rakyat.
“Asetnya tetap milik Pemda, tapi bisa dimanfaatkan oleh Kemensos,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menyampaikan bahwa timnya siap memulai proses seleksi kepala sekolah. Dari sekitar 600 kandidat, sebanyak 190 peserta telah lolos seleksi administrasi dan akan menjalani wawancara secara daring selama dua hari mulai Rabu.
Baca Juga: Wabup Lebak Gagas Bapak-Ibu Asuh di Sekolah Rakyat
“Kami Insya Allah besok hari Rabu wawancara calon kepala sekolah. Sudah ada sekitar 190-an calon kepala sekolah dari sekitar 600 kandidat. Dan kami pakai online karena wawancara online itu paling efisien,” kata Nuh.
Lebih dari 60 peserta terbaik akan dipilih untuk mengisi posisi kepala sekolah pada 65 titik yang telah tersedia. Setelah melewati tahap wawancara, para calon kepala sekolah akan mengikuti pelatihan guna menguatkan karakter dan kompetensi yang sesuai dengan semangat Sekolah Rakyat.
“Karena ini sekolah untuk anak-anak khusus, pada saat pelatihan kami endorse betul tiga kompetensi itu: empati sosial, kemampuan memotivasi siswa, dan wawasan luas. Jangan sampai sudah miskin, lemes lagi, tambah habis itu. Tapi harus jadi pejuang,” tegas Nuh.
Pelatihan tersebut dirancang agar kepala sekolah memiliki karakter empatik, mampu membangkitkan semangat siswa, serta memiliki wawasan luas untuk menginspirasi.
Ia juga menyebut bahwa seluruh aspek operasional Sekolah Rakyat akan didesain secara digital. “Eranya digital, kulturnya pun digital. Maka infrastruktur pendidikan pun harus mendukung sistem pembelajaran digital,” jelasnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai bentuk penghormatan terhadap kaum dhuafa, bukan hanya dengan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memastikan akses pendidikan berkualitas dengan pendekatan yang bermartabat.
“Memuliakan kaum miskin bukan hanya memberi, tapi memastikan mereka mendapat yang terbaik dari sisi infrastruktur, pengalaman belajar, hingga aspek kognitifnya,” ujar Mohammad Nuh. (rmg/san)
