SATELITNEWS.COM, SERANG—Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Komunitas Ojol Provinsi Banten melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara, Pendopo Lama Gubernur, Selasa (20/5). Unjuk rasa ini merupakan bagian dari Aksi Nasional Ojol yang berlangsung serentak di sejumlah kota di Indonesia.
Para pengemudi ojol menyuarakan keresahan mereka terkait skema tarif yang dinilai tidak berpihak pada mitra. Salah seorang pengemudi ojol yang tergabung dalam aksi, Fikri menyampaikan jika pihaknya meminta adanya keadilan untuk para driver ojol.
“Kami sebagai driver yang katanya mitra meminta keadilan, agar potongan dari aplikasi itu tidak terlalu besar. Harga-harga kebutuhan saat ini makin mahal, boro-boro buat bayar pajak, buat nutup kebutuhan sehari-hari aja kurang,” kata Fikri.
Menanggapi hal itu, Gubernur Banten Andra Soni menerima perwakilan komunitas ojek online Provinsi Banten di Pendopo Lama Gubernur Banten. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pengemudi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait perlindungan sosial dan keringanan biaya operasional. Andra menyampaikan, dari beberapa tuntutan yang disampaikan, ada beberapa tuntutan yang bisa untuk segera ditindaklanjuti secara konkret.
“Iya pagi ini saya menerima perwakilan komunitas ojol ya, mreka menyampaikan beberapa tuntutan, dan dari beberapa tuntutan itu ada yang bisa langsung kita tindak lanjuti, yakni terkait dengan BPJS,” kata Andra.
Menurut Andra, saat ini Pemprov Banten sedang memproses rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang jaminan sosial bagi pekerja rentan. Ia menyebut pengemudi ojol berpeluang besar masuk ke dalam kategori tersebut.
Baca Juga: Warga Banten Mulai Tak Takut Cek Kesehatan
“Saat ini kita sedang proses pembuatan perda mengenai jaminan sosial bagi pekerja rentan yang saat ini prosesnya sudah sampai di Bamperda, dan nanti kita akan sempurnakan naskah akademiknya, supaya ojol ini bisa masuk dalam pekerja rentan yang kita cover,” jelasnya.
Selain itu, tuntutan lainnya adalah mengenai beban membayar pajak kendaraan yang mereka gunakan untuk bekerja. Andra menjelaskan, saat ini Pemprov Banten telah memberikan relaksasi berupa penghapusan utang, denda, dan pokok pajak. Namun ia menyadari, hal itu belum cukup. Mengingat, para pengemudi ojol memiliki penghasilan yang tidak menentu.
“Kita juga tadi bersepakat untuk membangun komunikasi dengan aplikator, agar bisa dibuat fitur menabung untuk bayar pajak kendaraan tahunan,” jelasnya.
“Selain itu, opsi lainnya adalah kita bekerja sama dengan Bank Banten untuk membuka loket khusus yang memungkinkan para pengemudi ini menyisihkan uang secara berkala. Mungkin mereka bisa simpan Rp10 ribu atau berapa puluh ribu sekali nyetor, khusus untuk pajak motor tiap tahun,” tambah Andra.
Andra menerangkan isu-isu yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah akan dikomunikasikan ke pemerintah pusat, termasuk soal regulasi perlindungan profesi ojol secara nasional.
“Tentu nanti akan kita sampaikan ke pihak aplikator dan pemerintah pusat mengenai apa yang jadi tuntutan mereka. Paling tidak untuk di daerah, kita coba akomodir dengan kewenangan yang memang menjadi kewenangan daerah,” jelasnya.
Baca Juga: Pos Jaga Jakarta di Flyover Ciputat Sediakan Layanan Ganti Oli Gratis untuk Ojol
“Karena, coba kalau kita pikir ya. Sederhana saja, mereka ini kerja dengan motor mereka sendiri, pajaknya bayar sendiri, kalau rusak harus diperbaiki sendiri, kemudian kalau kecelakaan juga tidak ada jaminan apapun. Maka ya kita hadir membantu,” pungkasnya. (mpd/rmg)
