SATELITNEWS.COM, LEBAK—Sekolah rakyat bakal bergulir di Kabupaten Lebak mulai Juli 2025. Ada 100 siswa telah disiapkan. Program pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia serta memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan.
Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak Lela Gifty Cleria mengungkapkan, pihaknya kini sudah menetapkan 100 calon peserta didik untuk mendukung rencana program Presiden Prabowo tersebut. “Jadi tahun ini sekolah rakyat di Lebak akan diikuti oleh 100 calon siswa. Selain itu kita juga menyiapkan dua siswa cadangan jika ada siswa yang mengundurkan diri,” kata Lela saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (16/6/2025).
Tahun ini, Lela mengungkapkan program Sekolah Rakyat di Lebak akan memanfaatkan gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten. Selanjutnya, Pemkab Lebak saat ini tengah mengusulkan pembangunan gedung sendiri yang rencananya akan dibangun di Kecamatan Panggarangan. “Di tahun pertama ini kita menggunakan gedung BPMP Banten, di Ona. Pemkab Lebak juga tengah mengusulkan pembangunan yang berlokasi di Kecamatan Panggarangan,” ungkapnya.
Lela menuturkan, Sekolah Rakyat sendiri setara dengan jenjang SMA/SMK. Adapun kriteria calon siswa yang terpilih ialah berasal dari keluarga tidak mampu yang termasuk dalam desil 1 atau miskin ekstrem dan desil 2 atau miskin. Adapun peserta terpilih diseleksi berdasarkan data yang diberikan Kementerian Sosial. “Kami menerima data calon siswa danlri Kemensos berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). ada sekitar 10 ribu jumlah usia sekolah tingkat SMA di Lebak. Kita seleksi kemudian terpilih 100 siswa,” tuturnya.
Sekolah rakyat dengan pola diasramakan dan biaya sepenuhnya ditanggung negara, dari mulai makan, seragam, alat-alat sekolah, dan kebutuhan lainnya, sangat diapresiasi wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Acep Dimyati. Kata dia gagasan sekolah rakyat bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan.
Namun demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap verifikasi terhadap penerima sekolah rakyat harus dilakukan dengan benar. “Ini penting (verifikasi data) jangan sampai hak khususnya warga miskin yang harus mendapatkan sekolah gratis ini disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” singkatnya.(mulyana)
Baca Juga: Perubahan APBD 2026: Pemkot Tangsel Tambah Anggaran Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur
