SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik pada semester II tahun 2025. Proyeksi ini disampaikan seiring keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,50 persen.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan berada dalam kisaran 4,6 hingga 5,4 persen. Menurutnya, penguatan berbagai kebijakan perlu terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan, baik dari sisi domestik maupun eksternal.
“Berbagai respons kebijakan perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025, Rabu (18/6).
Perry menjelaskan, kinerja ekspor nonmigas pada triwulan II menunjukkan perbaikan, terutama karena strategi front loading ke Amerika Serikat sebagai respons terhadap kebijakan tarif. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga dan investasi dinilai masih perlu ditingkatkan untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Pemerintah telah menggelontorkan sejumlah stimulus fiskal, seperti pemberian gaji ke-13 bagi ASN, subsidi transportasi, serta perluasan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. BI mendukung langkah tersebut melalui pelonggaran moneter, termasuk penurunan suku bunga dan peningkatan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) guna mendorong pembiayaan ke sektor produktif.
Keputusan mempertahankan BI-Rate, menurut Perry, didasari oleh prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang tetap dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah dinilai stabil dan sesuai dengan fundamental, meskipun tekanan eksternal masih tinggi.
Baca Juga: Destry Damayanti Pimpin BI, Stabilitas Jadi Prioritas
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi dan stabilitas nilai tukar,” kata Perry.
Selain BI-Rate, RDG BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75 persen dan Lending Facility sebesar 6,25 persen. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan kredit dan memperkuat fleksibilitas likuiditas perbankan.
Dalam rangka menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar, BI melakukan intervensi terukur melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, serta spot dan Domestic NDF (DNDF) di dalam negeri. BI juga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebagai bagian dari strategi stabilisasi.
Penguatan operasi moneter berbasis pasar turut dilakukan dengan mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat transmisi kebijakan dan menjaga daya tarik aset keuangan domestik bagi investor asing.
BI juga memperkuat strategi lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta meningkatkan peran dealer utama dan transaksi repo antar pelaku pasar. Tujuannya untuk memperdalam pasar uang dan memperlancar transmisi kebijakan suku bunga.
Dari sisi sistem pembayaran, BI mendorong perluasan digitalisasi transaksi serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Salah satunya melalui akselerasi implementasi QRIS Antarnegara.
Baca Juga: Pendataan Sensus Ekonomi di Tangerang Selatan Hampir Tuntas
Kebijakan insentif sistem pembayaran juga diperpanjang hingga 31 Desember 2025. BI menetapkan tarif Sistem Kliring Nasional (SKNBI) sebesar Rp1 dari BI ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah. Untuk kartu kredit, batas minimum pembayaran tetap 5 persen dari total tagihan, dengan denda keterlambatan maksimum 1 persen, tidak melebihi Rp100.000.
Dengan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sistem pembayaran, BI menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga, sambil memperkuat stabilitas makroekonomi di tengah tantangan global yang belum reda. (rmg/san)
