SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Kondisi APBN dibayangi ketidakpastian sebagai imbas dari perang di Timur Tengah. Untuk itu DPR dan pemerintah akan berembuk dalam penyusunan APBN 2026. Hal ini penting, agar APBN tetap terjaga di tengah ekonomi global yang tak menentu.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. Menurut Puan, DPR dan Pemerintah harus mencari jalan terbaik agar APBN mampu menjalankan pembangunan nasional.
Puan menyebut, DPR akan memulai pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pembahasan akan dilakukan setelah Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Puan mengingatkan pentingnya KEM-PPKF 2026 dirancang secara antisipatif terhadap dinamika global yang kian tak menentu.
“Pembahasan KEM-PPKF 2026 harus mengantisipasi gejolak global yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” ujar Puan.
Ketua DPP PDIP ini menjelaskan, pembahasan RAPBN 2026 akan digelar antara Pemerintah bersama dengan alat kelengkapan dewan (AKD). Tentunya yang menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan, yakni Komisi XI maupun Badan Anggaran atau Banggar DPR.
Ketua DPR 2 periode ini mengingatkan, gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global berpotensi mengganggu rantai pasok, menekan daya beli masyarakat, hingga memperlambat arus investasi. Eskalasi di Timur Tengah, lanjut Puan, memberikan kekhawatiran harga komoditas utamanya minyak dan batu bara yang secara langsung berdampak pada pengelolaan fiskal negara.
Baca Juga: Guru Honorer Dihapus Akhir 2026, DPR: Operasional Sekolah Jangan Terganggu
Kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Puan menegaskan, seluruh faktor ini jelas akan mempengaruhi efektivitas pengalokasian anggaran negara. “Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja yang terkait kurs rupiah, subsidi BBM, dan hal-hal lain terkait situasi global,” kata putri Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini.
Puan juga mengingatkan, selain dinamika eksternal, KEM-PPKF 2026 memuat respons terhadap isu dalam negeri. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. “KEM-PPKF akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2026 harus memuat kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang SD hingga SMP,” tegas Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 ini.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pihaknya akan segera menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan membahas Rancangan APBN 2026. Khususnya untuk mencermati dinamika perang Israel-Iran. “Menteri Keuangan akan Paripurna untuk merespons, memberikan jawaban, tanggapan atas berbagai pandangan fraksi. Setelah itu kami akan raker soal APBN kita ke depan,” kata Said di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Said menegaskan, agar APBN 2026 kredibel, perlu tercapai pertumbuhan yang ideal. Karenanya, perlu memasukkan faktor dampak kondisi terkini, yakni perang di Timteng. “Tahun ini, tahun depan, proyeksinya akan sama. Musuh kita adalah ketidakpastian. Semua negara pasti akan melakukan protect terhadap negaranya sendiri. Maka pertumbuhan 5,2 sampai 5,3 persen, itulah yang kredibel, sehat dan berkelanjutan,” ujarnya. (rm)
Baca Juga: MK Nyatakan Aturan Pensiun DPR Inkonstitusional Bersyarat
