SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Sejumlah lembaga negara strategis mengajukan tambahan anggaran signifikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Total permintaan mencapai puluhan triliun rupiah.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi pengusul terbesar dengan tambahan Rp 63,7 triliun. Nilai pagu indikatif pemerintah sebesar Rp109,6 triliun dinilai belum memenuhi kebutuhan Polri yang mencapai Rp173,4 triliun.
“Setelah diterimanya pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 109,6 triliun, maka Polri masih mengalami kekurangan sebesar Rp 63,7 triliun,” ujar Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Komjen Wahyu Hadiningrat dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Usulan tambahan Rp 63,7 triliun akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 4,8 triliun. Dana ini diprioritaskan untuk gaji personel baru dan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80 persen bagi anggota Polri dan aparatur sipil negara (ASN).
Belanja barang sebesar Rp 13,8 triliun ditujukan untuk operasional kepolisian serta pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Wahyu merinci, “Di antaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya, serta polres atau satuan kerja terbaru, dukops bhabinkamtibmas, perawatan command center, pengamanan di perbatasan dan pulau kecil terluar, dan lain-lain.”
Selanjutnya, belanja modal sebesar Rp 45,1 triliun akan digunakan untuk pengadaan kendaraan listrik, kapal pemburu cepat, peralatan pengungkapan kasus narkoba, peningkatan pelayanan ruang khusus, pembangunan Mako Polsek, dan rumah dinas anggota Polri.
Baca Juga: KPK Surati Panglima TNI, Banyak Item Dugaan Korupsi BNPB
Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 18,5 triliun. Plt Jaksa Agung Muda Pembinaan Narendra Jatna menyampaikan bahwa pagu indikatif Kejagung hanya Rp 8,9 triliun, jauh di bawah kebutuhan riil sebesar Rp 27,4 triliun. “Sehingga terjadi defisit Rp 18,52 triliun atau sebesar 67,4 persen,” katanya.
Di sisi lain, enam Menteri Koordinator juga mengajukan tambahan anggaran dengan nilai bervariasi, saat raker dengan Badan Anggaran DPR RI. Usulan tertinggi datang dari Kemenko Polkam, yakni sebesar Rp 602,2 miliar
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan tambahan Rp 276,1 miliar. Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 272,9 miliar. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, mengusulkan penambahan Rp 207,2 miliar.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, meminta tambahan Rp 200 miliar. Ia menjelaskan, dana itu dibutuhkan untuk mendukung kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang akan diperpanjang hingga Surabaya. Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mengajukan tambahan Rp 100,6 miliar.
“Secara proporsional kami sungguh-sungguh akan memperhatikan berbagai masukan dan memberikan dukungan penuh kepada menko kita yang hadir. Sebelum nota keuangan disampaikan atau ketika nota keuangan disampaikan, insyaallah pagu keuangan para menko setidaknya akan memenuhi harapan,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. (rmg/san)
