SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah Indonesia tengah menjajaki pembukaan jalur laut sebagai alternatif transportasi dalam pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Wacana ini tengah didiskusikan dengan otoritas Arab Saudi dan dinilai sebagai langkah prospektif yang dapat membuka akses lebih luas, khususnya bagi jemaah dari kawasan Asia.
“Digagas ke depan, kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam acara peluncuran State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 dan peringatan satu dekade Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Bappenas, Jakarta, Selasa (8/7).
Menurutnya, apabila infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan moda transportasi laut telah siap, maka perjalanan ibadah melalui jalur laut bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan jalur udara. “Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka,” ujarnya.
Nasaruddin menegaskan bahwa jalur laut tidak hanya potensial bagi negara-negara terdekat seperti Mesir, tetapi juga memungkinkan jemaah dari Indonesia dan negara Asia lainnya untuk menjangkau Tanah Suci melalui pelabuhan seperti Jeddah.
“Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses,” jelas Imam Besar Masjid Istiqlal itu.
Ia menambahkan, pendekatan baru yang diambil Arab Saudi saat ini lebih terbuka terhadap berbagai inovasi dan investasi strategis. Menurutnya, pemerintah Saudi kini memanfaatkan potensi geografis secara lebih optimal dengan pola pengelolaan yang modern dan berorientasi bisnis.
“Arab Saudi ini sekarang pendekatannya sangat bisnis, dengan konsultan dari Amerika. Ini betul-betul memanfaatkan potensi geografis Saudi Arabia,” tuturnya.
Selain menggagas jalur laut, Menag juga menyoroti transformasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah Saudi dalam hal penyediaan fasilitas ibadah. Di antaranya adalah rencana pembangunan kawasan Mina menjadi delapan lantai dan pengurangan bukit di sekitar Ka’bah untuk memperluas ruang tawaf.
“Kami dapat informasi bahwa Mina akan dibangun delapan lantai, tidak pakai tenda lagi. Jalan layang juga akan ditambah. Ini membuka kemungkinan baru dalam pelayanan haji,” kata Nasaruddin.
Ia berharap, seluruh inisiatif tersebut dapat mendukung akses ibadah yang lebih inklusif dan merata, tanpa memandang status sosial. “Peluangnya terbuka luas,” tandasnya.
Pada hari yang sama, Menteri Agama juga meluncurkan Musabaqah Qira’atil Kutub Internasional (MQKI) ke-1 Tahun 2025 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Mengusung tema “Dari Pesantren untuk Dunia: Merawat Lingkungan dan Menebar Perdamaian dengan Kitab Turats,” ajang ini bertujuan mengangkat pesantren sebagai kekuatan intelektual dan moral dalam merespons isu-isu global, termasuk krisis lingkungan.
“Pesantren harus menjadi pelopor ekoteologi Islam. Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga etika ekologis,” kata Nasaruddin dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa kitab kuning bukan semata-mata warisan masa lalu, tetapi juga tradisi hidup (living tradition) yang dapat memperluas wawasan generasi pesantren. “Kita tidak sedang mempertahankan masa lalu, tapi memperluas cakrawala pesantren sebagai pelaku utama peradaban regional dan global,” tambahnya.
Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno menyampaikan bahwa sebanyak 8.773 santri dari 1.218 lembaga mengikuti seleksi berbasis digital melalui Computer-Based Test (CBT). Sistem ini mencerminkan arah digitalisasi pendidikan pesantren sebagai bagian dari reformasi birokrasi Kementerian Agama.
MQKI tahun ini melibatkan peserta dari negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Myanmar, Jerman, serta komunitas diaspora Indonesia. Puncak kegiatan akan digelar pada 1–7 Oktober 2025 di Pondok Pesantren As’adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan. (rmg/san)
