SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Pemerintah daerah hingga lembaga didorong mendirikan tempat penitipan anak. Hadirnya tempat penitipan anak dirasa membantu pekerja wanita mengasuh anak- anak saat melakukan aktivitas bekerja.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji saat melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan sosialisasi mengenai surat edaran enam menteri mengeni pembentukan dan penyelenggaraan tempat penitipan anak (TPA) di lingungan kementerian/ lembaga, pemda, BUMN/ BUMD, Swasta dan Masyarakat, Rabu (9/7/2025).
Wihaji mengatakan, Indonesia merupakan sebuah negara besar. Dimana tedapat bonus demografi yang terdiri dari 70,2 persen penduduknya berusia 14-65 tahun. Dari total bonus demografi tersebut, terdapat masalah avaible job yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya dalam hal mengasuh anak.
“Sekarang nyari asisten rumah tangga juga tidak gampang. Dan tidak semua juga bisa membayar asisten.Dan dari situlah ada inspirasi salah satu kebutuhannya adalah tempat penitipan anak yang kita sebut dengan Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak),” ujarnya. Wihadi mengatakan, kehadiran Tamasya menjadi salah satu quick win pemerintah dalam mengatasi masalah tumbuh kembang anak selain masalah stunting yang kini gencar dilakukan di Indonesia.
“Salah satu quick win kita adalah Taman Asuh Sayang Anak yang hari ini MoU dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang semangatnya adalah memastikan jangan sampai gara-gara punya anak (mengganggu pekerjaan-red). Padahal anak ini bagian dari sunatullah. Maka harapannya, oke reproduksi jalan, pengendalian penduduk jalan. Tetapi juga ingat mereka juga harus bisa berjalan,” tambahnya.
Wihaji mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya di Indonesia tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru sebesar 56,42 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laki-laki yakni sebesar 84,66 persen. “Artinya apa? Artinya bahwa salah satu problemnya dalam konteks bukan kita bias gender Pak Menteri, salah satunya ini. Salah satunya ketika punya anak akhirnya yang berkorban adalah ibu. Padahal negara di sini harus hadir, pemerintah harus hadir,” imbuhnya.
Baca Juga: Gema Budaya 2026 Bangkitkan Pariwisata Nias
“Semuanya dalam kerangka keroyokan. Kita tidak bisa sendirian. Tentu ini perjuangan menurut saya. Lahir batin kita membela anak-anak kita yang punya hak untuk mendapatkan perhatian negara. Selain itu kita memperhatikan perempuan-perempuan Indonesia juga berhak untuk bekerja tanpa meninggalkan anak. Karena ada kepastian anak di Asuh oleh TPA atau Taman Asuh Sayang Anak,” tambahnya.
Adapun kementerian yang terlibat dalam program tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Permuan dan Anak, Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Wihaji mengatakan, tujuan lain dari program Tamasya adalah untuk mengkatkan partisipasi kerja perempuan meningkat sebesar 70 persen. Butuh perhatian bagaimana dari 70,2 persen itu betul-betul produktif. Tidak hanya umurnya yang produktif, tapi juga bisa mendapatkan available job,” tambahnya.
Selain itu, pihak Kemendukbangga juga akan bekerja sama dengan Bada Gizi Nasional (BGN) agar program tersebut berjalan maksimal secara nasional. Data yang Dihimpun Kementerian Dalam Negeri, hingga Oktober 2024 sudah ada 2577 TPA di Indonesi yang tersebar di 34 Provisi yang terfokus di Jawa. Adapun rinciannya yakni Jawa Tengah 566 TPA, Jawa Timur 416 TPA dan DIY 221 TPA. (made)
Baca Juga: DJP Tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bukan Petugas Pajak
