SATELITNEWS.COM, SERANG – Alokasi belanja pegawai di lingkungan Pemprov Banten, tahun 2025 melonjak hingga 33 persen. Hal itu terjadi, karena adanya penambahan pegawai melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 9.709 orang.
Akibat lonjakan itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Banten tahun anggaran 2025 kelabakan, untuk menutup pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang baru dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.
Terkait hal itu, muncul issue atau rumor akan dilakukannya penotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN Pemprov Banten, dan akan dibayarkan untuk melakukan penggajian atau pemberian tunjangan bagi P3K yang baru dilantik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Deden Apriandhi, tidak membantah adanya kemungkinan pemotongan bagi ASN Pemprov Banten. Akan tetapi, hal tersebut belum pasti karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan penghitungan.
“Mudah-mudahan nggak, tapi dalam struktur yang sekarang sedang disusun oleh TAPD, ada kemungkinan untuk itu (pemotongan Tukin-red),” kata Deden, Jumat (1/8/2025).
Deden memastikan, rencana pemotongan Tukin bukan karena Pemprov Banten tidak memiliki uang untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai, akan tetapi karena terbentur oleh aturan perundang-undangan.
Baca Juga: Pegawai Pemprov Banten Tetap Masuk Kerja, Agar Pelayanan Tidak Terganggu
“Ini sebetulnya bukan karena keterbatasan anggaran, tapi karena penyesuaian dengan peraturan keuangan bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dan saat ini posisinya kurang lebih sudah 33 persen,” tambahnya.
“Ya mau tidak mau, harus ada evaluasi untuk belanja pegawai yang lainnya, termasuk mungkin diantaranya Tukin, tapi mungkin, belum pasti,” sambungnya.
Deden menerangkan, sebelum adanya pengalokasian anggaran gaji P3K, belanja pegawai Pemprov Banten kurang lebih masih diangka 28 persen atau sebesar Rp600 Miliar.
“Oleh karena itu, kita sedang mencoba meminta relaksasi kepada pemerintah pusat, jangan cuma 30 persen karena memang ini beban semua daerah sebetulnya, bukan hanya Banten,” tandasnya.
Deden mengaku, pihaknya sedang membahas beberapa skema agar belanja pegawai tidak terlalu membebani APBD Pemprov Banten. Hal itu, kata dia, sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat namun belum mendapatkan respons.
“Ada dua langkah yang dilakukan, pertama kita meminta relaksasi persentasi gaji pegawai kepada Pemerintah Pusat, yang kedua berharap Pemerintah Pusat bisa memberikan gaji kepada P3K, kalau salah satunya dikabulkan maka akan mengurangi persentasi belanja pegawai,” imbuhnya.(adib)
Baca Juga: Diminta Tingkatkan Pelayanan, Sekda Banten: Jajaran RSUD Jangan Anti Kritik
