SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, akan ikut terlibat aktif dalam pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), petani, nelayan serta sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Karena tujuan dari pemberian subsidi kepada beberapa kelompok di atas adalah, untuk meringankan beban biaya transportasi dan produksi bagi masyarakat tidak mampu, serta menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi nasional, terutama dari dampak kenaikan harga energi dunia.
Gubernur Banten Andra Soni, seusai melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Aula Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025) mengatakan, ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran.
Pasalnya, kata Andra, dirinya kerap mendapat keluhan soal sulitnya memperoleh BBM subsidi sering ia dengar langsung dari nelayan dan petani di lapangan. Melalui kerja sama ini, ia berharap distribusi bisa lebih tepat volume dan tepat sasaran.
“Saya sering mendapatkan cerita ketika turun ke masyarakat, terutama nelayan dan petani, yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Kerja sama ini salah satunya untuk memperkuat sinergi, agar kebutuhan mereka bisa terpetakan dengan baik,” katanya, Selasa (26/8/2025).
PKS itu mencakup pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi Banten. ini perlu pengawasan bersama agar penyaluran JBT dan JBKP di kabupaten/kota se-Banten dapat berjalan lancar dan terkendali.
“Melalui kerja sama ini juga saya berharap optimalisasi pengawasan distribusi BBM subsidi di Banten berjalan aman. Mari bersama-sama mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Selain itu, Andra menilai kerja sama ini juga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
“Kami meyakini kerja sama ini sangat bermanfaat. Berdasarkan pengalaman 21 provinsi lain yang sudah lebih dulu menjalin kerja sama dengan BPH Migas, kami berharap success story mereka bisa ditularkan di Banten,” tambahnya.
Sementara, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Banten. Ia menekankan bahwa Banten menjadi provinsi ke-22 yang menandatangani PKS dari total di Indonesia.
“Kami berharap perjanjian ini benar-benar bisa memastikan BBM bersubsidi tersalurkan tepat sasaran dan tepat volume. PKS ini tentu tidak hanya sekadar perjanjian tertulis, tetapi juga akan diwujudkan dalam program nyata,” ujar Erika.
Erika menjelaskan, implementasi kerja sama akan dilakukan melalui pengawasan bersama, sosialisasi kepada konsumen pengguna maupun dinas terkait, serta bimbingan teknis penggunaan aplikasi X-Star. Aplikasi ini, dinilai strategis karena mampu mengintegrasikan data antara BPH Migas, Pemprov Banten, dan Pertamina.
“Kelebihan aplikasi X-Star adalah data konsumen dan volume BBM akan sama antara BPH Migas, pemerintah provinsi, maupun Pertamina. Dengan begitu kita punya satu database yang akurat untuk perencanaan kebutuhan ke depan,” jelasnya.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
Erika memandang bahwa Kerja sama ini sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih baik, sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi. (luthfi)
